Tuesday, 18 January 2011 08:04
LHOKSUKON - Petani di Desa Buket Linteung, pedalaman Langkahan, Aceh Utara, mengaku kewalahan menghadapi gangguan gajah liar. Meski sudah diusir dengan berbagai cara tradisional namun po meurah tetap saja ‘turun gunung’ merusak tanaman petani.
“Kami lelah menghadapi gajah. Kami minta pemerintah mencari solusi supaya konflik ini berakhir. Kami sudah rugi banyak,” kata Abdussamad Saroeng, Kepala Desa Buket Linteung, pagi ini.
Abdussamad menambahkan, kawanan gajah liar mulai mengusik pemukiman penduduk sejak pasca konflik 2005. Mereka turun ke pemukiman penduduk secara berkala, maksimal enam bulan sekali.
Selama ini, menurut dia, warga hanya mampu mengusir secara tradisional, semisal membunyikan meriam bambu, membakar petasan atau membunyikan pentungan. Desember 2010, pihak BKSDA bersama LSM juga menurunkan gajah jinak untuk menghalau gajah liar yang berkeliaran di Desa Buket Linteung.
"Tapi cara itu pun tidak efektif. Kawanan gajah liar memang sempat menghilang ke kawasan hutan, namun beberapa pekan kemudian mereka kembali lagi,” sebut Abdussamad.
Abdussamad mengatakan, kawanan gajah liar yang sering masuk ke Desa Buket Linteung, berjumlah 40-an ekor. Jika tidak dihalau, dalam semalam mereka mampu memporakporandakan minimal 10 hektar kebun, dengan kerugian petani puluhan juta rupiah.
“Selain merusak tanaman, kawanan gajah juga beberapa kali merubuhkan dangau atau rumah singgah petani yang biasanya dibangun di tengah kebun. Mereka memakan apa saja, termasuk beras,” ujarnya.
Kapolsek Langkahan, Ipda M Jafaruddin, membenarkan Desa Buket Linteung sering jadi sasaran amuk gajah liar. “Selama ini kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Setiap kali ada laporan soal kawanan gajah liar, kita langsung turun ke lokasi, lalu bersama warga mengusirnya ke arah hutan,” kata Kapolsek.
Sumber : Waspada.co.id
Selasa, 15 Februari 2011
Tingkatkan Ekonomi Rakyat, Pertanian Harus Diprioritaskan
Mon, Jan 17th 2011, 09:36
LHOKSUKON - Dalam upaya meningkatkan perekonimian masyarakat di Aceh Utara, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan pertanian. Karena Aceh Utara adalah daerah yang cocok untuk pengembangan pertanian dalam arti luas yang mencakup perkebunan, perikanan, kelautan, dan peternakan.
Pendapat dikemukakan HT Hermawan, mantan Sekda Aceh Utara, kepada Serambi, Minggu (16/1) menanggapi kondisi ekonomi rakyat Aceh Utara saat ini. Ia menilai, kalangan Pemkab Aceh Utara sedang panik karena terus ditimpa berbagai masalah. Padahal, katanya, jika Pemkab Aceh Utara memprioritaskan pembangunan pertanian masalah besar tak akan terjadi. Namun, Ia yakin dalam waktu dekat akan segera pulih, apalagi APBK tahun 2011 mulai mengarah ke masalah tersebut.
Menurut Hermawan, dalam membangkitkan pembangunan ekonomi rakyat perlu dilihat kondisi irigasi dan infrastruktur lainnya. Setelah itu baru dikembangkan lahan dengan membentuk kekuatan kelompok tani di berbagai kecamatan dan Pemkab menyuntik modal usaha secara tepat sasaran. “Saya yakin dengan cara seperti itu, masyarakat Aceh Utara akan ke luar dari konflik ekonomi yang terpuruk seperti saat ini,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, kegiatan keagamaan, pendidikan bagi anak-anak di desa juga difokuskan, serta lembaga adat dikukuhkan. Selain itu, koperasi masyarakat diberikan pelatihan managemen dengan baik. “Kalau ekonomi masyarakat sudah baik, masyarakat akan hidup bisa lebih tentram,” ujarnya.(ib)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Dalam upaya meningkatkan perekonimian masyarakat di Aceh Utara, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan pertanian. Karena Aceh Utara adalah daerah yang cocok untuk pengembangan pertanian dalam arti luas yang mencakup perkebunan, perikanan, kelautan, dan peternakan.
Pendapat dikemukakan HT Hermawan, mantan Sekda Aceh Utara, kepada Serambi, Minggu (16/1) menanggapi kondisi ekonomi rakyat Aceh Utara saat ini. Ia menilai, kalangan Pemkab Aceh Utara sedang panik karena terus ditimpa berbagai masalah. Padahal, katanya, jika Pemkab Aceh Utara memprioritaskan pembangunan pertanian masalah besar tak akan terjadi. Namun, Ia yakin dalam waktu dekat akan segera pulih, apalagi APBK tahun 2011 mulai mengarah ke masalah tersebut.
Menurut Hermawan, dalam membangkitkan pembangunan ekonomi rakyat perlu dilihat kondisi irigasi dan infrastruktur lainnya. Setelah itu baru dikembangkan lahan dengan membentuk kekuatan kelompok tani di berbagai kecamatan dan Pemkab menyuntik modal usaha secara tepat sasaran. “Saya yakin dengan cara seperti itu, masyarakat Aceh Utara akan ke luar dari konflik ekonomi yang terpuruk seperti saat ini,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, kegiatan keagamaan, pendidikan bagi anak-anak di desa juga difokuskan, serta lembaga adat dikukuhkan. Selain itu, koperasi masyarakat diberikan pelatihan managemen dengan baik. “Kalau ekonomi masyarakat sudah baik, masyarakat akan hidup bisa lebih tentram,” ujarnya.(ib)
Sumber : Serambinews.com
Aceh-Penang Sepakat Hidupkan Krueng Geukueh
* Bank Diminta Dukung Pembiayaan
Mon, Jan 17th 2011, 08:58
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dan Pulau Pinang sepakat untuk menghidupkan kembali aktivitas ekspor komoditas di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara, yang sebelumnya sempat vakum atau terhenti. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Sultan Hotel, Banda Aceh, Jumat malam lalu.
Hadir dalam pertemuan itu, ownership (pemilik) kapal dari Malaysia, Capt Mohd Hashim, GM Pokland Penang, Mohd Nasri, serta Chairman IMT-GT, Datok Fauzi. Sedangkan dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa; Kepala Biro Ekonomi, T Sofyan; Ketua DPRA, Hasbi Abdullah; akademisi, serta kalangan dunia usaha.
“Ada beberapa kesepakatan yang dicapai. Pemilik kapal sudah menyatakan kesangupannya untuk kembali melayari rute Port Klang Malaysia-Krueng Geukueh. Mereka juga akan memperjuangkan kepada buyer di luar negeri untuk menggunakan sistem pembayaran FOB,” kata Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, T Sofyan, kepada Serambi, Minggu (16/1).
Sofyan mengatakan, dari pertemuan tersebut terungkap beberapa permasalahan yang selama ini terjadi di Krueng Geukueh, di antaranya jadwal kedatangan kapal yang tidak jelas, komoditas ekspor yang tidak maksimal dan tidak berkelanjutan, biaya kapal yang tinggi karena tidak ada barang impor yang masuk, adanya ketentuan Menperindag tentang larangan lima jenis barang impor, serta kendala modal yang dialami pengusaha (pengumpul komoditas).
“Peralatan di pelabuhan juga belum memadai seperti gedung, dan kran derek. Selama ini peralatan yang digunakan adalah milik PT PIM karena PT Pelindo belum menyediakannya,” ungkap Sofyan.
Para pedagang pengumpul komoditas dalam pertemuan malam itu juga berjanji akan memusatkan komoditas unggulan Aceh di gudang pelabuhan Krueng Geukueh. Komoditas yang dikumpulkan meliputi semua jenis barang ekspor seperti hasil pertanian sub sektor perikanan, perkebunan, dan holtikultura lainnya.
Untuk itu diharapkan perbankan mau ikut berperan dan berpartisipasi penuh dalam upaya menghidupkan Krueng Geukueh. “Seorang dari agen pengumpul dengan semangat mengatakan, ‘bank jangan takut, kami akan melunasi kredit’,” sebut Karo Ekonomi tersebut.(yos)
Sumber : Serambinews.com
Mon, Jan 17th 2011, 08:58
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dan Pulau Pinang sepakat untuk menghidupkan kembali aktivitas ekspor komoditas di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara, yang sebelumnya sempat vakum atau terhenti. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Sultan Hotel, Banda Aceh, Jumat malam lalu.
Hadir dalam pertemuan itu, ownership (pemilik) kapal dari Malaysia, Capt Mohd Hashim, GM Pokland Penang, Mohd Nasri, serta Chairman IMT-GT, Datok Fauzi. Sedangkan dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa; Kepala Biro Ekonomi, T Sofyan; Ketua DPRA, Hasbi Abdullah; akademisi, serta kalangan dunia usaha.
“Ada beberapa kesepakatan yang dicapai. Pemilik kapal sudah menyatakan kesangupannya untuk kembali melayari rute Port Klang Malaysia-Krueng Geukueh. Mereka juga akan memperjuangkan kepada buyer di luar negeri untuk menggunakan sistem pembayaran FOB,” kata Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, T Sofyan, kepada Serambi, Minggu (16/1).
Sofyan mengatakan, dari pertemuan tersebut terungkap beberapa permasalahan yang selama ini terjadi di Krueng Geukueh, di antaranya jadwal kedatangan kapal yang tidak jelas, komoditas ekspor yang tidak maksimal dan tidak berkelanjutan, biaya kapal yang tinggi karena tidak ada barang impor yang masuk, adanya ketentuan Menperindag tentang larangan lima jenis barang impor, serta kendala modal yang dialami pengusaha (pengumpul komoditas).
“Peralatan di pelabuhan juga belum memadai seperti gedung, dan kran derek. Selama ini peralatan yang digunakan adalah milik PT PIM karena PT Pelindo belum menyediakannya,” ungkap Sofyan.
Para pedagang pengumpul komoditas dalam pertemuan malam itu juga berjanji akan memusatkan komoditas unggulan Aceh di gudang pelabuhan Krueng Geukueh. Komoditas yang dikumpulkan meliputi semua jenis barang ekspor seperti hasil pertanian sub sektor perikanan, perkebunan, dan holtikultura lainnya.
Untuk itu diharapkan perbankan mau ikut berperan dan berpartisipasi penuh dalam upaya menghidupkan Krueng Geukueh. “Seorang dari agen pengumpul dengan semangat mengatakan, ‘bank jangan takut, kami akan melunasi kredit’,” sebut Karo Ekonomi tersebut.(yos)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 14 Februari 2011
Program "Peumakmu Gampong" butuh investasi Rp2,3 T
Sunday, 16 January 2011 20:23
ACEH UTARA – Gubernur Provinsi Aceh mengatakan program "Peumakmu Gampong" yang dicanangkan Pemerintah Aceh bekerjasama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan investasi sekitar Rp2,3 triliun.
"Program pembangunan sektor perkebunan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus para petani dari kaum dhuafa dan korban konflik di Aceh," katanya, malam ini.
Disebutkan, BUMN yang akan menjadi mitra sebagai "bapak angkat" dari program penanaman komoditas kelapa sawit dan karet itu, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan pihak perbankan yaitu PT Bank Mandiri dan BRI.
"Secara bertahap maka pinjaman tersebut akan dikembalikan jika perkebunan itu sudah menghasilkan. Sikap pro rakyat seperti yang telah diperlihatkan Bank Mandiri dan BRI itu saya harapkan bisa diperlihatkan BUMN lainnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat," katanya.
Gubernur mengatakan, program yang melibatkan sedikitnya 20.500 kepala keluarga di berbagai kabupaten di Aceh itu merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah Aceh di bidang revitalisasi perkebunan rakyat di provinsi ini.
“Para peserta program itu adalah masyarakat lokal. Mereka nantinya akan menjadi pemilik perkebunan tersebut, dan masing-masing akan memperoleh areal kebun dua hektar," katanya.
Program perkebunan "Peumakmu Gampong" itu akan secara keseluruhan membutuhkan areal seluas 41.200 hektar. Revitalisasi perkebunan itu dengan memanfaatkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan secara baik.
"Pola pengembangannya dilakukan dengan sistem kemitraan yang melibatkan perusahaan perkebunan (PTPN) sebagai mitra pengembangan kebun, termasuk juga pengelolaan dan pemasaran hasil produksinya," katanya.
Gubernur berharap kehadiran perkebunan rakyat ini akan memberi peluang terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Aceh, terutama korban konflik dan kaum dhuafa yang berdomisili di pedesaan.
Sumber : Waspada.co.id
ACEH UTARA – Gubernur Provinsi Aceh mengatakan program "Peumakmu Gampong" yang dicanangkan Pemerintah Aceh bekerjasama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan investasi sekitar Rp2,3 triliun.
"Program pembangunan sektor perkebunan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus para petani dari kaum dhuafa dan korban konflik di Aceh," katanya, malam ini.
Disebutkan, BUMN yang akan menjadi mitra sebagai "bapak angkat" dari program penanaman komoditas kelapa sawit dan karet itu, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan pihak perbankan yaitu PT Bank Mandiri dan BRI.
"Secara bertahap maka pinjaman tersebut akan dikembalikan jika perkebunan itu sudah menghasilkan. Sikap pro rakyat seperti yang telah diperlihatkan Bank Mandiri dan BRI itu saya harapkan bisa diperlihatkan BUMN lainnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat," katanya.
Gubernur mengatakan, program yang melibatkan sedikitnya 20.500 kepala keluarga di berbagai kabupaten di Aceh itu merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah Aceh di bidang revitalisasi perkebunan rakyat di provinsi ini.
“Para peserta program itu adalah masyarakat lokal. Mereka nantinya akan menjadi pemilik perkebunan tersebut, dan masing-masing akan memperoleh areal kebun dua hektar," katanya.
Program perkebunan "Peumakmu Gampong" itu akan secara keseluruhan membutuhkan areal seluas 41.200 hektar. Revitalisasi perkebunan itu dengan memanfaatkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan secara baik.
"Pola pengembangannya dilakukan dengan sistem kemitraan yang melibatkan perusahaan perkebunan (PTPN) sebagai mitra pengembangan kebun, termasuk juga pengelolaan dan pemasaran hasil produksinya," katanya.
Gubernur berharap kehadiran perkebunan rakyat ini akan memberi peluang terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Aceh, terutama korban konflik dan kaum dhuafa yang berdomisili di pedesaan.
Sumber : Waspada.co.id
Minggu, 13 Februari 2011
Tak Ada Saluran, Sawah Sering Tergenang
Sat, Jan 15th 2011, 10:17
LHOKSEUMAWE - Warga Meunasah Rayeuk Kareung, Mane Kareung, dan Asan Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe meminta agar dibangun saluran pembuang di kawasan areal sawah mereka. Sebab, selama ini mereka sering mengalami gagal panen, akibat sawah sering tergenang terutama saat musim hujan. “Jika hujan warga sangat kesulitan membuang air dari sawah karena tak ada saluran pembuang. Hal ini menjadi kendala jika sedang musim tanam. Selain itu, genangan air dalam areal sawah memudahkan hama seperti keong mas memakan batang padi,” kata Jalaluddin dan Asiah petani setempat kepada Serambi, kemarin.
Menurut Jalal, di kawasan Desa Rayeuk Kareung ada beberapa petak sawah yang selalu gagal panen karena lokasinya lebih rendah dari sawah lain, sehingga sangat mudah tergenang. “Sehingga sangat sulit memberantas keong mas. Selain itu pertumbuhan tanaman padi juga baik, karena warga tak bisa memeliharanya,” jelasnya. Saluran yang ada dipinggir jalan, tambah Jalal, kini sudah dangkal, sehingga tak berfungsi lagi. Karena itu, ia berharap pihak terkait segera membangun saluran pembuang di kawasan itu. “Hal ini sudah pernah disampaikan ke pihak terkait, tapi kami tidak tahu mengapa sampai sekarang belum perhatian,” ungkapnya.(c37)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSEUMAWE - Warga Meunasah Rayeuk Kareung, Mane Kareung, dan Asan Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe meminta agar dibangun saluran pembuang di kawasan areal sawah mereka. Sebab, selama ini mereka sering mengalami gagal panen, akibat sawah sering tergenang terutama saat musim hujan. “Jika hujan warga sangat kesulitan membuang air dari sawah karena tak ada saluran pembuang. Hal ini menjadi kendala jika sedang musim tanam. Selain itu, genangan air dalam areal sawah memudahkan hama seperti keong mas memakan batang padi,” kata Jalaluddin dan Asiah petani setempat kepada Serambi, kemarin.
Menurut Jalal, di kawasan Desa Rayeuk Kareung ada beberapa petak sawah yang selalu gagal panen karena lokasinya lebih rendah dari sawah lain, sehingga sangat mudah tergenang. “Sehingga sangat sulit memberantas keong mas. Selain itu pertumbuhan tanaman padi juga baik, karena warga tak bisa memeliharanya,” jelasnya. Saluran yang ada dipinggir jalan, tambah Jalal, kini sudah dangkal, sehingga tak berfungsi lagi. Karena itu, ia berharap pihak terkait segera membangun saluran pembuang di kawasan itu. “Hal ini sudah pernah disampaikan ke pihak terkait, tapi kami tidak tahu mengapa sampai sekarang belum perhatian,” ungkapnya.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 11 Februari 2011
Dua Menteri Negara akan ke Sawang
Fri, Jan 14th 2011, 17:33
LHOKSUKON – Dua menteri negara Sabtu (15/1) besok direncanakan akan melakukan kunjungan kerjanya ke Kecamatan Sawang, Aceh Utara, untuk membuka penanaman perdana rekapitalisasi kebun karet warga. Dua menteri negara yang akan berkunjung ke Desa Teupin Rusep yang jaraknya sekitar 25 Km dari Ibukota Sawang itu adalah Meneg BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Pertanian dan Tanaman Pangan, Ir Suswono. (Ibrahim Achmad)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON – Dua menteri negara Sabtu (15/1) besok direncanakan akan melakukan kunjungan kerjanya ke Kecamatan Sawang, Aceh Utara, untuk membuka penanaman perdana rekapitalisasi kebun karet warga. Dua menteri negara yang akan berkunjung ke Desa Teupin Rusep yang jaraknya sekitar 25 Km dari Ibukota Sawang itu adalah Meneg BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Pertanian dan Tanaman Pangan, Ir Suswono. (Ibrahim Achmad)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 02 Februari 2011
Dewan Harapkan Pengangkutan Kayu Rakyat Dipermudah
Fri, Jan 14th 2011, 09:31
LHOKSEUMAWE - Anggota Komisi B DPRK Aceh Utara meminta pihak Dinas Kehutanan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Utara supaya mempermudahkan pengangkutan kayu rakyat seperti kayu jenis sangon. Sebab, pihak dinas sebelumnya telah meminta petani di Aceh Utara menanam kayu itu untuk mengurangi perambahan hutan.
“Tapi jangan ketika warga sudah bisa memanfaatkan kayu jenis itu untuk dijual, pihak dinas mempersulit prosesnya. Seharusnya pihak dinas sebelum panen kayu yang ditanam warga, sudah mempersiapkan prosedur bagaimana seharusnya,” jelas Munawir, anggota DPRK Aceh Utara dalam pertemuan dengan pihak Dishutbun Aceh Utara di Gedung DPRK setempat, Kamis (13/1).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi B Tgk Fauzi dihadiri beberapa anggota dewan. Dari pihak Dishutbun hadir Kadis Edi Sofyan, Kabid Kehutanan M Ichwan, serta Kasat Polhut Aceh Utara Hendra Gunawan. “Ke depan kita harapkan Dishutbun supaya berkoordinasi dengan pihak provinsi agar warga bisa menjual kayu tersebut dengan mudah,” kata Fauzi.
Kadishutbun Aceh Utara, Edi Sofyan dalam pertemuan itu menyatakan pihaknya tak mempersulit pengangkutan kayu rakyat karena bibit kayu itu sebelumnya memang dibantu dinas. Namun, lanjut Edi, kendalanya adalah karena umumnya warga menanam kayu sangon di tanah yang tak bersertifikat, sehingga sulit dalam mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu itu. “Apalagi di Aceh Utara baru 13 keuchik yang bisa keluarkan SKAU. Sedangkan yang lain belum dilatih,” jelas Edi Sofyan.(c37)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSEUMAWE - Anggota Komisi B DPRK Aceh Utara meminta pihak Dinas Kehutanan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Utara supaya mempermudahkan pengangkutan kayu rakyat seperti kayu jenis sangon. Sebab, pihak dinas sebelumnya telah meminta petani di Aceh Utara menanam kayu itu untuk mengurangi perambahan hutan.
“Tapi jangan ketika warga sudah bisa memanfaatkan kayu jenis itu untuk dijual, pihak dinas mempersulit prosesnya. Seharusnya pihak dinas sebelum panen kayu yang ditanam warga, sudah mempersiapkan prosedur bagaimana seharusnya,” jelas Munawir, anggota DPRK Aceh Utara dalam pertemuan dengan pihak Dishutbun Aceh Utara di Gedung DPRK setempat, Kamis (13/1).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi B Tgk Fauzi dihadiri beberapa anggota dewan. Dari pihak Dishutbun hadir Kadis Edi Sofyan, Kabid Kehutanan M Ichwan, serta Kasat Polhut Aceh Utara Hendra Gunawan. “Ke depan kita harapkan Dishutbun supaya berkoordinasi dengan pihak provinsi agar warga bisa menjual kayu tersebut dengan mudah,” kata Fauzi.
Kadishutbun Aceh Utara, Edi Sofyan dalam pertemuan itu menyatakan pihaknya tak mempersulit pengangkutan kayu rakyat karena bibit kayu itu sebelumnya memang dibantu dinas. Namun, lanjut Edi, kendalanya adalah karena umumnya warga menanam kayu sangon di tanah yang tak bersertifikat, sehingga sulit dalam mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu itu. “Apalagi di Aceh Utara baru 13 keuchik yang bisa keluarkan SKAU. Sedangkan yang lain belum dilatih,” jelas Edi Sofyan.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Ekspor via Krueng Geukueh Dimulai Lagi 20 Januari
Fri, Jan 14th 2011, 09:34
Seorang anak buah kapal (ABK) turun dari sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (13/1). Direncakan ekspor dari pelabuhan itu dimulai kembali 20 Januari 2011 ini. SERAMBI/MASRIADI
LHOKSUKON - Ekspor hasil komoditas pertanian via Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara rencanya akan kembali dilakukan pada 20 Januari mendatang dengan tujuan Malaysia.
“Tanggal 15-16 Januari 2010 digelar pertemuan dengan pemilik kapal asal Malaysia di Banda Aceh membahas jadwal rutin keberangkatan kapal. Kapal sudah ada kapasitasnya sekitar 80-100 kontainer atau 4.000 ton. Ini kerja sama, tak ada subsidi untuk kapal itu. Mereka hanya minta agar pasokan barang tersedia dari Aceh,” ungkap Plt Ketua Umum Tim Pengembangan Perdagangan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh (TP3KG) Aceh, Asril Ibrahim kepada Serambi, di Lhokseumawe, Kamis (13/1).
Dikatakan, kini sudah ada 200 ton kakao milik PT Almajaro di gudang Pelabuhan Krueng Geukueh dan sekitar 200-300 ton pinang per bulan yang disediakan oleh PT Tayse Indonesia dijual ke Malaysia. Ditanya jumlah pengusaha yang bersedia mengekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukuh, Asril menyebutkan kini tercatat 34 perusahaan yang sudah siap bergabung dan menyediakan barang untuk diekspor via pelabuhan itu.
Terkait kendala permodalan yang dihadapi pengusaha ekspor selama ini, Asril menyebutkan, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 200 miliar dalam APBA 2011 untuk diberikan kepada pengusaha ekspor. “Dana dalam bentuk pinjaman lunak dan nonagunan ini dikelola oleh Pemerintah Aceh. Namun, verifikasi perusahaan yang layak mendapat pinjaman itu, kita yang lakukan,” ungkapnya.
Untuk operasional TP3KG, tambah Asril, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 1,5 miliar per tahun. “Dana itu kita gunakan untuk kantor, mobiler, biaya kerja tim serta hal-hal lain yang dibutuhkan. Semua dana itu dialokasikan dalam APBA 2011 yang sedang dibahas saat ini,” rincinya.
Terkait pelayaran dari Aceh ke daerah lainnya di Indonesia, Asril menyebutkan, akhir bulan ini pihaknya akan membicarakan kemungkinan kapal milik Djakarta Lloyd masuk kembali ke Aceh. “Kapal ini khusus untuk perdagangan dari Aceh ke daerah laindi Indonesia,” pungkasnya sembari menyatakan dalam waktu dekat TP3KG akan membuka kantor di Lhokseumawe.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Seorang anak buah kapal (ABK) turun dari sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (13/1). Direncakan ekspor dari pelabuhan itu dimulai kembali 20 Januari 2011 ini. SERAMBI/MASRIADI
LHOKSUKON - Ekspor hasil komoditas pertanian via Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara rencanya akan kembali dilakukan pada 20 Januari mendatang dengan tujuan Malaysia.
“Tanggal 15-16 Januari 2010 digelar pertemuan dengan pemilik kapal asal Malaysia di Banda Aceh membahas jadwal rutin keberangkatan kapal. Kapal sudah ada kapasitasnya sekitar 80-100 kontainer atau 4.000 ton. Ini kerja sama, tak ada subsidi untuk kapal itu. Mereka hanya minta agar pasokan barang tersedia dari Aceh,” ungkap Plt Ketua Umum Tim Pengembangan Perdagangan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh (TP3KG) Aceh, Asril Ibrahim kepada Serambi, di Lhokseumawe, Kamis (13/1).
Dikatakan, kini sudah ada 200 ton kakao milik PT Almajaro di gudang Pelabuhan Krueng Geukueh dan sekitar 200-300 ton pinang per bulan yang disediakan oleh PT Tayse Indonesia dijual ke Malaysia. Ditanya jumlah pengusaha yang bersedia mengekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukuh, Asril menyebutkan kini tercatat 34 perusahaan yang sudah siap bergabung dan menyediakan barang untuk diekspor via pelabuhan itu.
Terkait kendala permodalan yang dihadapi pengusaha ekspor selama ini, Asril menyebutkan, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 200 miliar dalam APBA 2011 untuk diberikan kepada pengusaha ekspor. “Dana dalam bentuk pinjaman lunak dan nonagunan ini dikelola oleh Pemerintah Aceh. Namun, verifikasi perusahaan yang layak mendapat pinjaman itu, kita yang lakukan,” ungkapnya.
Untuk operasional TP3KG, tambah Asril, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 1,5 miliar per tahun. “Dana itu kita gunakan untuk kantor, mobiler, biaya kerja tim serta hal-hal lain yang dibutuhkan. Semua dana itu dialokasikan dalam APBA 2011 yang sedang dibahas saat ini,” rincinya.
Terkait pelayaran dari Aceh ke daerah lainnya di Indonesia, Asril menyebutkan, akhir bulan ini pihaknya akan membicarakan kemungkinan kapal milik Djakarta Lloyd masuk kembali ke Aceh. “Kapal ini khusus untuk perdagangan dari Aceh ke daerah laindi Indonesia,” pungkasnya sembari menyatakan dalam waktu dekat TP3KG akan membuka kantor di Lhokseumawe.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)