Fri, Jan 14th 2011, 09:31
LHOKSEUMAWE - Anggota Komisi B DPRK Aceh Utara meminta pihak Dinas Kehutanan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Utara supaya mempermudahkan pengangkutan kayu rakyat seperti kayu jenis sangon. Sebab, pihak dinas sebelumnya telah meminta petani di Aceh Utara menanam kayu itu untuk mengurangi perambahan hutan.
“Tapi jangan ketika warga sudah bisa memanfaatkan kayu jenis itu untuk dijual, pihak dinas mempersulit prosesnya. Seharusnya pihak dinas sebelum panen kayu yang ditanam warga, sudah mempersiapkan prosedur bagaimana seharusnya,” jelas Munawir, anggota DPRK Aceh Utara dalam pertemuan dengan pihak Dishutbun Aceh Utara di Gedung DPRK setempat, Kamis (13/1).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi B Tgk Fauzi dihadiri beberapa anggota dewan. Dari pihak Dishutbun hadir Kadis Edi Sofyan, Kabid Kehutanan M Ichwan, serta Kasat Polhut Aceh Utara Hendra Gunawan. “Ke depan kita harapkan Dishutbun supaya berkoordinasi dengan pihak provinsi agar warga bisa menjual kayu tersebut dengan mudah,” kata Fauzi.
Kadishutbun Aceh Utara, Edi Sofyan dalam pertemuan itu menyatakan pihaknya tak mempersulit pengangkutan kayu rakyat karena bibit kayu itu sebelumnya memang dibantu dinas. Namun, lanjut Edi, kendalanya adalah karena umumnya warga menanam kayu sangon di tanah yang tak bersertifikat, sehingga sulit dalam mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu itu. “Apalagi di Aceh Utara baru 13 keuchik yang bisa keluarkan SKAU. Sedangkan yang lain belum dilatih,” jelas Edi Sofyan.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 02 Februari 2011
Ekspor via Krueng Geukueh Dimulai Lagi 20 Januari
Fri, Jan 14th 2011, 09:34
Seorang anak buah kapal (ABK) turun dari sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (13/1). Direncakan ekspor dari pelabuhan itu dimulai kembali 20 Januari 2011 ini. SERAMBI/MASRIADI
LHOKSUKON - Ekspor hasil komoditas pertanian via Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara rencanya akan kembali dilakukan pada 20 Januari mendatang dengan tujuan Malaysia.
“Tanggal 15-16 Januari 2010 digelar pertemuan dengan pemilik kapal asal Malaysia di Banda Aceh membahas jadwal rutin keberangkatan kapal. Kapal sudah ada kapasitasnya sekitar 80-100 kontainer atau 4.000 ton. Ini kerja sama, tak ada subsidi untuk kapal itu. Mereka hanya minta agar pasokan barang tersedia dari Aceh,” ungkap Plt Ketua Umum Tim Pengembangan Perdagangan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh (TP3KG) Aceh, Asril Ibrahim kepada Serambi, di Lhokseumawe, Kamis (13/1).
Dikatakan, kini sudah ada 200 ton kakao milik PT Almajaro di gudang Pelabuhan Krueng Geukueh dan sekitar 200-300 ton pinang per bulan yang disediakan oleh PT Tayse Indonesia dijual ke Malaysia. Ditanya jumlah pengusaha yang bersedia mengekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukuh, Asril menyebutkan kini tercatat 34 perusahaan yang sudah siap bergabung dan menyediakan barang untuk diekspor via pelabuhan itu.
Terkait kendala permodalan yang dihadapi pengusaha ekspor selama ini, Asril menyebutkan, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 200 miliar dalam APBA 2011 untuk diberikan kepada pengusaha ekspor. “Dana dalam bentuk pinjaman lunak dan nonagunan ini dikelola oleh Pemerintah Aceh. Namun, verifikasi perusahaan yang layak mendapat pinjaman itu, kita yang lakukan,” ungkapnya.
Untuk operasional TP3KG, tambah Asril, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 1,5 miliar per tahun. “Dana itu kita gunakan untuk kantor, mobiler, biaya kerja tim serta hal-hal lain yang dibutuhkan. Semua dana itu dialokasikan dalam APBA 2011 yang sedang dibahas saat ini,” rincinya.
Terkait pelayaran dari Aceh ke daerah lainnya di Indonesia, Asril menyebutkan, akhir bulan ini pihaknya akan membicarakan kemungkinan kapal milik Djakarta Lloyd masuk kembali ke Aceh. “Kapal ini khusus untuk perdagangan dari Aceh ke daerah laindi Indonesia,” pungkasnya sembari menyatakan dalam waktu dekat TP3KG akan membuka kantor di Lhokseumawe.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Seorang anak buah kapal (ABK) turun dari sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (13/1). Direncakan ekspor dari pelabuhan itu dimulai kembali 20 Januari 2011 ini. SERAMBI/MASRIADI
LHOKSUKON - Ekspor hasil komoditas pertanian via Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara rencanya akan kembali dilakukan pada 20 Januari mendatang dengan tujuan Malaysia.
“Tanggal 15-16 Januari 2010 digelar pertemuan dengan pemilik kapal asal Malaysia di Banda Aceh membahas jadwal rutin keberangkatan kapal. Kapal sudah ada kapasitasnya sekitar 80-100 kontainer atau 4.000 ton. Ini kerja sama, tak ada subsidi untuk kapal itu. Mereka hanya minta agar pasokan barang tersedia dari Aceh,” ungkap Plt Ketua Umum Tim Pengembangan Perdagangan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh (TP3KG) Aceh, Asril Ibrahim kepada Serambi, di Lhokseumawe, Kamis (13/1).
Dikatakan, kini sudah ada 200 ton kakao milik PT Almajaro di gudang Pelabuhan Krueng Geukueh dan sekitar 200-300 ton pinang per bulan yang disediakan oleh PT Tayse Indonesia dijual ke Malaysia. Ditanya jumlah pengusaha yang bersedia mengekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukuh, Asril menyebutkan kini tercatat 34 perusahaan yang sudah siap bergabung dan menyediakan barang untuk diekspor via pelabuhan itu.
Terkait kendala permodalan yang dihadapi pengusaha ekspor selama ini, Asril menyebutkan, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 200 miliar dalam APBA 2011 untuk diberikan kepada pengusaha ekspor. “Dana dalam bentuk pinjaman lunak dan nonagunan ini dikelola oleh Pemerintah Aceh. Namun, verifikasi perusahaan yang layak mendapat pinjaman itu, kita yang lakukan,” ungkapnya.
Untuk operasional TP3KG, tambah Asril, Pemerintah Aceh menyediakan dana Rp 1,5 miliar per tahun. “Dana itu kita gunakan untuk kantor, mobiler, biaya kerja tim serta hal-hal lain yang dibutuhkan. Semua dana itu dialokasikan dalam APBA 2011 yang sedang dibahas saat ini,” rincinya.
Terkait pelayaran dari Aceh ke daerah lainnya di Indonesia, Asril menyebutkan, akhir bulan ini pihaknya akan membicarakan kemungkinan kapal milik Djakarta Lloyd masuk kembali ke Aceh. “Kapal ini khusus untuk perdagangan dari Aceh ke daerah laindi Indonesia,” pungkasnya sembari menyatakan dalam waktu dekat TP3KG akan membuka kantor di Lhokseumawe.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 31 Januari 2011
16 Ton Kayu Sangon Dilepas Lagi
Tue, Jan 11th 2011, 11:44
LHOKSEUMAWE - Setelah 20 jam diamankan, Polisi Kehutanan (Polhut) Aceh Utara melepas kembali 16 ton kayu jenis Sangon Senin (10/1) malam."Pukul 22.00 wib kita lepas kembali truck kayu. Kita sudah wanti-wanti agar tersebut mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah mereka bersedia menandatangi surat perjanjian," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Polhut Aceh Utara, Hendra Gunawan kepada Serambinews.com, Selasa (11/1).
Menurutnya, meski Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), tidak sesuai, artinya dalam keterangan SKAU disebutkan kayu tersebut berasal dari Desa Blang Pie, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, tapi kayu itu diambil dari Desa Darussalam Kecamatan Geuredong Pase. "SKAUnya memang asli tapi tak digunakan semestinyan karena itu kita tahan sebab melanggar adimintrasi sesuai surat edaran MENHUT, nomor S-35/MENHUT-VI/2007, tertangal 21 Januari 2007. Namun, setelah pemilik kayu berjanji tak mengulangi perbuatannya, kemudian kita lepas," terang Hendra. (Jafaruddin M Yusuf).
Sumber : Serambinews.com
LHOKSEUMAWE - Setelah 20 jam diamankan, Polisi Kehutanan (Polhut) Aceh Utara melepas kembali 16 ton kayu jenis Sangon Senin (10/1) malam."Pukul 22.00 wib kita lepas kembali truck kayu. Kita sudah wanti-wanti agar tersebut mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah mereka bersedia menandatangi surat perjanjian," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Polhut Aceh Utara, Hendra Gunawan kepada Serambinews.com, Selasa (11/1).
Menurutnya, meski Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), tidak sesuai, artinya dalam keterangan SKAU disebutkan kayu tersebut berasal dari Desa Blang Pie, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, tapi kayu itu diambil dari Desa Darussalam Kecamatan Geuredong Pase. "SKAUnya memang asli tapi tak digunakan semestinyan karena itu kita tahan sebab melanggar adimintrasi sesuai surat edaran MENHUT, nomor S-35/MENHUT-VI/2007, tertangal 21 Januari 2007. Namun, setelah pemilik kayu berjanji tak mengulangi perbuatannya, kemudian kita lepas," terang Hendra. (Jafaruddin M Yusuf).
Sumber : Serambinews.com
16 Ton Kayu Sangon Dilepas Lagi
Tue, Jan 11th 2011, 11:44
LHOKSEUMAWE - Setelah 20 jam diamankan, Polisi Kehutanan (Polhut) Aceh Utara melepas kembali 16 ton kayu jenis Sangon Senin (10/1) malam."Pukul 22.00 wib kita lepas kembali truck kayu. Kita sudah wanti-wanti agar tersebut mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah mereka bersedia menandatangi surat perjanjian," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Polhut Aceh Utara, Hendra Gunawan kepada Serambinews.com, Selasa (11/1).
Menurutnya, meski Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), tidak sesuai, artinya dalam keterangan SKAU disebutkan kayu tersebut berasal dari Desa Blang Pie, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, tapi kayu itu diambil dari Desa Darussalam Kecamatan Geuredong Pase. "SKAUnya memang asli tapi tak digunakan semestinyan karena itu kita tahan sebab melanggar adimintrasi sesuai surat edaran MENHUT, nomor S-35/MENHUT-VI/2007, tertangal 21 Januari 2007. Namun, setelah pemilik kayu berjanji tak mengulangi perbuatannya, kemudian kita lepas," terang Hendra. (Jafaruddin M Yusuf).
Sumber : Serambinews.com
LHOKSEUMAWE - Setelah 20 jam diamankan, Polisi Kehutanan (Polhut) Aceh Utara melepas kembali 16 ton kayu jenis Sangon Senin (10/1) malam."Pukul 22.00 wib kita lepas kembali truck kayu. Kita sudah wanti-wanti agar tersebut mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah mereka bersedia menandatangi surat perjanjian," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Polhut Aceh Utara, Hendra Gunawan kepada Serambinews.com, Selasa (11/1).
Menurutnya, meski Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), tidak sesuai, artinya dalam keterangan SKAU disebutkan kayu tersebut berasal dari Desa Blang Pie, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, tapi kayu itu diambil dari Desa Darussalam Kecamatan Geuredong Pase. "SKAUnya memang asli tapi tak digunakan semestinyan karena itu kita tahan sebab melanggar adimintrasi sesuai surat edaran MENHUT, nomor S-35/MENHUT-VI/2007, tertangal 21 Januari 2007. Namun, setelah pemilik kayu berjanji tak mengulangi perbuatannya, kemudian kita lepas," terang Hendra. (Jafaruddin M Yusuf).
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 14 Januari 2011
Polhut Amankan 16 Ton Kayu Sangon
Mon, Jan 10th 2011, 13:26
SANGON - PETUGAS Polhut Aceh Utara mengamankan truck mengangkut kayu jenis sangon sekitar 16 ton ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara di Lhokseumawe. Foto direkam, Senin (10/1).SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN M YUSUF
LHOKSEUMAWE - Aparat Polisi Kehutanan (Polhut) Aceh Utara, Senin (10/1) dini hari kembali mengamankan 16 ton kayu jenis sangon di kawasan lintasan Nasional, Desa Mancang Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Informasi yang diperoleh Serambinews.com, tiga jam sebelumnya aparat polhut mendapatkan informasi dari warga adanya pengangkutan kayu jenis sangon dari Kecamatan Geuredong Pase, Aceh Utara dengan truck.
Sebanyak 13 personil Polhut yang mengejar truk bermuatan kayu itu berhasil menangkap di kawasan Kecamatan Samudera. Truk dan kayu muatannya digelandang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Utara di Lhokseumawe. "Kini masih dalam penyidikan kita," Kata Kasatgas Polhut Aceh Utara Hendra Gunawan kepada Serambinews.com. (Jafaruddin M Yusuf)
Sumber : Serambinew.com
SANGON - PETUGAS Polhut Aceh Utara mengamankan truck mengangkut kayu jenis sangon sekitar 16 ton ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara di Lhokseumawe. Foto direkam, Senin (10/1).SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN M YUSUF
LHOKSEUMAWE - Aparat Polisi Kehutanan (Polhut) Aceh Utara, Senin (10/1) dini hari kembali mengamankan 16 ton kayu jenis sangon di kawasan lintasan Nasional, Desa Mancang Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Informasi yang diperoleh Serambinews.com, tiga jam sebelumnya aparat polhut mendapatkan informasi dari warga adanya pengangkutan kayu jenis sangon dari Kecamatan Geuredong Pase, Aceh Utara dengan truck.
Sebanyak 13 personil Polhut yang mengejar truk bermuatan kayu itu berhasil menangkap di kawasan Kecamatan Samudera. Truk dan kayu muatannya digelandang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Utara di Lhokseumawe. "Kini masih dalam penyidikan kita," Kata Kasatgas Polhut Aceh Utara Hendra Gunawan kepada Serambinews.com. (Jafaruddin M Yusuf)
Sumber : Serambinew.com
Kamis, 16 Desember 2010
Irigasi Ditutup, Padi Terancam Mati
Mon, Dec 13th 2010, 14:05
LHOKSUKON - Ratusan hektare padi yang baru selesai ditanam sekitar sebulan lalu di lima desa di Kecamatan Sawang, Aceh Utara terancam mati karena kekurangan air. Hal itu terjadi akibat pintu irigasi ke kawasan itu ditutup oleh warga yang mengaku pemilik tanah di lokasi irigasi tersebut karena rekanan belum membayar ganti rugi kepada mereka. Sehingga warga setempat kini tak bisa mengaliri air dari irigasi ke sawahnya.
Zubir Harun (38), warga Desa Abeuk Reulieng, kepada Serambi, Minggu (12/12) merincikan sawah yang mulai kering berada di Desa Tanjong Keumala, Lhok Krek, Ulee Geudong, Cot Keumuneng, Abeuk Reulieng, dan Paya Gaboh. “Sebagian besar warga sudah selesai menanam padi. Sementara sebagian lagi tidak bisa menanam padi karena benih padi tidak bisa dicabut. Sebab, tanah tempat disemainya sudah keras akibat kekurangan air,” ungkapnya.
Menurut Zubir, pemilik tanah menutup saluran irigasi itu agar pihak rekanan membayar ganti rugi tanah tersebut kepada mereka. “Kami tak menyalahkan pihak mana pun, tapi kami berharap masalah ini segera diselesaikan. Sehingga warga tidak merasakan imbasnya, apalagi hal seperti ini sudah dua kali terjadi,” katanya. Ditambahkan, masalah itu sudah pernah disampaikan ke muspika. Karena itu, ia berharap muspika segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum sawah kering kerontang.
Camat Sawang, Sufyan kepada Serambi, kemarin, mengakui masalah itu sebelumnya sudah pernah disampaikan warga ke muspika. Namun, kata Camat, masalah itu telah diserahkan sepenuhnya kepada panitia dan keuchik setempat, karena ketika pembebasan tanah itu tak melibatkan muspika.
Tapi, menurut Camat, jika masalah tersebut belum selesai apalagi menyebabkan ratusan hektare padi terancam mati, ia berjanji akan menyelesaikan masalah itu. “Kita akan berkordinasi dengan muspika supaya ada solusinya, sehingga warga bisa kembali menanam padi dan padi yang telah ditanam bisa rumbuh dengan sempurna,” katanya.(c37)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Ratusan hektare padi yang baru selesai ditanam sekitar sebulan lalu di lima desa di Kecamatan Sawang, Aceh Utara terancam mati karena kekurangan air. Hal itu terjadi akibat pintu irigasi ke kawasan itu ditutup oleh warga yang mengaku pemilik tanah di lokasi irigasi tersebut karena rekanan belum membayar ganti rugi kepada mereka. Sehingga warga setempat kini tak bisa mengaliri air dari irigasi ke sawahnya.
Zubir Harun (38), warga Desa Abeuk Reulieng, kepada Serambi, Minggu (12/12) merincikan sawah yang mulai kering berada di Desa Tanjong Keumala, Lhok Krek, Ulee Geudong, Cot Keumuneng, Abeuk Reulieng, dan Paya Gaboh. “Sebagian besar warga sudah selesai menanam padi. Sementara sebagian lagi tidak bisa menanam padi karena benih padi tidak bisa dicabut. Sebab, tanah tempat disemainya sudah keras akibat kekurangan air,” ungkapnya.
Menurut Zubir, pemilik tanah menutup saluran irigasi itu agar pihak rekanan membayar ganti rugi tanah tersebut kepada mereka. “Kami tak menyalahkan pihak mana pun, tapi kami berharap masalah ini segera diselesaikan. Sehingga warga tidak merasakan imbasnya, apalagi hal seperti ini sudah dua kali terjadi,” katanya. Ditambahkan, masalah itu sudah pernah disampaikan ke muspika. Karena itu, ia berharap muspika segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum sawah kering kerontang.
Camat Sawang, Sufyan kepada Serambi, kemarin, mengakui masalah itu sebelumnya sudah pernah disampaikan warga ke muspika. Namun, kata Camat, masalah itu telah diserahkan sepenuhnya kepada panitia dan keuchik setempat, karena ketika pembebasan tanah itu tak melibatkan muspika.
Tapi, menurut Camat, jika masalah tersebut belum selesai apalagi menyebabkan ratusan hektare padi terancam mati, ia berjanji akan menyelesaikan masalah itu. “Kita akan berkordinasi dengan muspika supaya ada solusinya, sehingga warga bisa kembali menanam padi dan padi yang telah ditanam bisa rumbuh dengan sempurna,” katanya.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Tanggul untuk Kawasan Rawan Banjir Harus Diprioritaskan
Mon, Dec 13th 2010, 14:12
LHOKSUKON - Anggota DPRK Aceh Utara, Tgk Subki El Madny meminta Pemkab Aceh Utara agar memprioritaskan pembangunan tanggul untuk kawasan desa yang rawan banjir. Karena, menurut Subki, dirinya selama ini banyak menerima keluhan warga di Desa Teupin Me dan Desa Blang yang rawan banjir, tapi belum memiliki tanggul.
“Karenanya, ke depan kita harapkan agar pemkab agar melakuan survei lebih dulu sebelum membangun tanggul. Sehingga, proyek itu benar-benar tepat sasaran tak berimbas banjir ke desa lain,” ujar Subki kepada Serambi, Minggu (12/12).
Untuk mengantisipasi terjadi kembali masalah itu, katanya, pemkab harus mencari sumber dana selain APBK, sehingga pada tahun 2011 pembangunan tanggul tersebut bisa direalisasikan dan warga tidak terkena ekses banjir lagi. Dikatakan, masalah itu telah berlangsung lama, namun hingga kini belum bisa diatasi.
Sebelumnya, Yasir (28), warga Desa Blang kepada Serambi mengatakan, akibat pembangunan tanggul yang tak tepat sasaran, saat ini lahan pertanian warga yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija telah telantarkan lagi karena rawan terjadi banjir. “Desa kami memang rawan banjir, tapi setelah dibangun tanggul di Serbajaman Tunong dan Desa Punti kondisinya makin parah,” ungkapnya.
Tak maksimal
Secara terpisah, Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus, menilai waduk yang dibangun di kawasan Mon Geudong Pusong dengan dana ratusan miliar rupiah belum berfungsi maksimal. Karena, walau sudah ada waduk, tapi banjir di Kota Lhokseumawe juga terus terjadi.
“Malah, banjirnya bertamah parah dibanding sebelum ada waduk,” ujar Saifuddin kepada Serambi, Minggu (12/11). Dikatakan, hal itu tak sesuai dengan pernyataan pihak pemko sebelumnya dimana dinyatakan bahwa kalau waduk selesai, Lhokseumawe tidak akan banjir lagi. Tapi, lanjut Saifuddin, buktinya sekarang banjirnya malah bertambah parah. “Selain gagal mengatasi banjir, waduk itu telah menimbulkan korban anak-anak tenggelam baru-baru ini,” jelasnya.
Dikatakan, dengan adanya waduk sebenarnya peluang mengantisipasi banjir di Kota Lhokseumawe semakin terbuka lebar. Tapi pemerintah diminta untuk perhatikan dua hal yang sangat penting dan terkesan masih diabaikan. Kedua hal itu, sebut Saifuddin, yaitu pembangunan drainase dengan sempurna dan kebersihan dapat dijaga dengan baik oleh pihak dinas terkait dan masyarakat.(c37/bah)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Anggota DPRK Aceh Utara, Tgk Subki El Madny meminta Pemkab Aceh Utara agar memprioritaskan pembangunan tanggul untuk kawasan desa yang rawan banjir. Karena, menurut Subki, dirinya selama ini banyak menerima keluhan warga di Desa Teupin Me dan Desa Blang yang rawan banjir, tapi belum memiliki tanggul.
“Karenanya, ke depan kita harapkan agar pemkab agar melakuan survei lebih dulu sebelum membangun tanggul. Sehingga, proyek itu benar-benar tepat sasaran tak berimbas banjir ke desa lain,” ujar Subki kepada Serambi, Minggu (12/12).
Untuk mengantisipasi terjadi kembali masalah itu, katanya, pemkab harus mencari sumber dana selain APBK, sehingga pada tahun 2011 pembangunan tanggul tersebut bisa direalisasikan dan warga tidak terkena ekses banjir lagi. Dikatakan, masalah itu telah berlangsung lama, namun hingga kini belum bisa diatasi.
Sebelumnya, Yasir (28), warga Desa Blang kepada Serambi mengatakan, akibat pembangunan tanggul yang tak tepat sasaran, saat ini lahan pertanian warga yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija telah telantarkan lagi karena rawan terjadi banjir. “Desa kami memang rawan banjir, tapi setelah dibangun tanggul di Serbajaman Tunong dan Desa Punti kondisinya makin parah,” ungkapnya.
Tak maksimal
Secara terpisah, Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus, menilai waduk yang dibangun di kawasan Mon Geudong Pusong dengan dana ratusan miliar rupiah belum berfungsi maksimal. Karena, walau sudah ada waduk, tapi banjir di Kota Lhokseumawe juga terus terjadi.
“Malah, banjirnya bertamah parah dibanding sebelum ada waduk,” ujar Saifuddin kepada Serambi, Minggu (12/11). Dikatakan, hal itu tak sesuai dengan pernyataan pihak pemko sebelumnya dimana dinyatakan bahwa kalau waduk selesai, Lhokseumawe tidak akan banjir lagi. Tapi, lanjut Saifuddin, buktinya sekarang banjirnya malah bertambah parah. “Selain gagal mengatasi banjir, waduk itu telah menimbulkan korban anak-anak tenggelam baru-baru ini,” jelasnya.
Dikatakan, dengan adanya waduk sebenarnya peluang mengantisipasi banjir di Kota Lhokseumawe semakin terbuka lebar. Tapi pemerintah diminta untuk perhatikan dua hal yang sangat penting dan terkesan masih diabaikan. Kedua hal itu, sebut Saifuddin, yaitu pembangunan drainase dengan sempurna dan kebersihan dapat dijaga dengan baik oleh pihak dinas terkait dan masyarakat.(c37/bah)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)