Dua Kecamatan Direndam Banjir

Mon, Jan 24th 2011, 12:57


BANJIR - Banjir yang menggenangi sepanjang badan jalan Desa Blang Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Foto direkam, Senin (24/1).Serambinews.com/Jafaruddin M Yusuf.


HOKSUKON - Banjir kiriman kembali merendam sejumlah desa di Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara mulai Senin (24/1) sekitar pukul 04.00, akibat meluap air dari krueng (sungai red) Keuretoe,
Ratusan rumah dari dua kecamatan tersebut mulai terendam dengan ketinggian air mencapai 60 centimeter dalam rumah.

Data yang diperoleh desa yang terendam banjir di Kecamatan Tanah Luas, diantaranya Desa Teupin Me, Desa Blang, Tanjong Mesjid dan Serbajaman Tunong. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli, yakni Desa Hagu, Cubrek, Alue Tho, Desa Lawang, dan Desa Tumpok Barat."Semakin lama air terus bertambah, bahkan kini rata-rata dalam rumah warga sudah mencapai 70 centimeter,"kata seorang warga Tumpok Barat, Serambinews.com.(Jafaruddin M Yusuf)

Sumber : Serambinews.com

Aksi Penebangan Liar Masih Marak

* Diduga Dibekingi Orang Kuat
Sun, Jan 23rd 2011, 08:22

LHOKSUKON - Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 tahun 2007 tentang moratorium logging (jeda tebang), ternyata belum sepenuhnya ditaati. Buktinya, warga di tiga kecamatan di Aceh Utara, yakni Paya Bakong, Pirak Timu, dan Cot Girek, mengaku masih kerap melihat truk membawa kayu yang diduga kuat hasil pembalakan liar dari pegunungan kawasan setempat.

Informasi yang diperoleh Serambi Sabtu (22/1) dari sejumlah warga setempat menyebutkan, biasanya truk-truk yang membawa kayu ilegal itu bergerak tengah malam, hingga pukul 05.00 WIB. “Jalur yang ditempuh melewati perkampungan dari Kecamatan Cot Girek dan juga Pirak Timu,” ungkap seorang pemuda Paya Bakong yang minta namanya tidak ditulis.

Menurut dia, para pelaku juga kerap mengubah-ubah modus untuk mengecoh warga dan menghindari razia, seperti menimbun kayu-kayu itu dengan pasir atau pun batu gunung. Namun belakangan modus itu tak digunakan lagi. Para pelaku terlihat semakin leluasa mengangkut kayu dengan truk jenis colt diesel yang biasa digunakan mengangkut pasir atau batu.

Kondisi ini memantik kecurigaan warga tentang kemungkinan adanya keterlibatan “orang kuat” yang menjadikan aksi perambahan kayu itu sebagai ladang bisnis.

“Jalur yang digunakan jalan perkampungan yang jarang dilintasi truk, sehingga jika ada petugas yang berjaga tak akan terpantau. Atau kemungkinan mereka sudah tahu sama tahu,” kata pemuda tersebut seraya menambahkan, “tapi jika ada warga yang mengangkut dengan becak langsung ditangkap.”

Sementara itu Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Polisi Kehutanan Aceh Utara Hendra Gunawan yang dimintai konfirmasinya menyebutkan, jika memang laporan itu benar adanya, kemungkinan terjadi karena petugas polhut sudah ditarik dari lapangan, sejak Oktober lalu, untuk proses evaluasi dan proses kontrak.

“Tapi sebelumnya kita memang pernah menangkap kayu yang diangkut pihak berkompeten di kawasan itu. Jika nanti proses kontrak petugas sudah jelas, kita akan tempatkan kembali di kawasan yang rawan untuk terus melakukan patroli rutin,” ujar Hendra Gunawan.(c37)

Sumber : Serambinews.com

Tiga Kecamatan Jadi Jalur Kayu Ilegal

Sat, Jan 22nd 2011, 17:56

LHOKSUKON – Perintah Gubernur Aceh tentang moratorium logging, seakan belum tersosialisasi ke kawasan Kecamatan Paya Bakong, Pirak Timu, dan Cot Girek, Aceh Utara. Pasalnya ketiga lintasan itu disinyalir menjadi jalur transportasi kayu hasil pembalakan liar, saat malam hari.

Warga setempat menyebutkan, selama ini penebangan hutan secara liar marak terjadi. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyimpan kayu-kayu hasil pembalakan di bawah timbunan pasir atau batu saat diangkut menggunakan truk.

"Mereka bergerak pada larut malam hingga pukul 05.00 WIB, dengan melewati jalur perkampungan dari Kecamatan Cot Girek dan juga Pirak Timu,” ungkap seorang pemuda Paya Bakong, kepada Serambinews.com, Sabtu (22/1/2011).(jafaruddin m yusuf)

Sumber : Serambinews.com

Petani kewalahan hadapi gajah liar

Tuesday, 18 January 2011 08:04

LHOKSUKON - Petani di Desa Buket Linteung, pedalaman Langkahan, Aceh Utara, mengaku kewalahan menghadapi gangguan gajah liar. Meski sudah diusir dengan berbagai cara tradisional namun po meurah tetap saja ‘turun gunung’ merusak tanaman petani.

“Kami lelah menghadapi gajah. Kami minta pemerintah mencari solusi supaya konflik ini berakhir. Kami sudah rugi banyak,” kata Abdussamad Saroeng, Kepala Desa Buket Linteung, pagi ini.

Abdussamad menambahkan, kawanan gajah liar mulai mengusik pemukiman penduduk sejak pasca konflik 2005. Mereka turun ke pemukiman penduduk secara berkala, maksimal enam bulan sekali.

Selama ini, menurut dia, warga hanya mampu mengusir secara tradisional, semisal membunyikan meriam bambu, membakar petasan atau membunyikan pentungan. Desember 2010, pihak BKSDA bersama LSM juga menurunkan gajah jinak untuk menghalau gajah liar yang berkeliaran di Desa Buket Linteung.

"Tapi cara itu pun tidak efektif. Kawanan gajah liar memang sempat menghilang ke kawasan hutan, namun beberapa pekan kemudian mereka kembali lagi,” sebut Abdussamad.

Abdussamad mengatakan, kawanan gajah liar yang sering masuk ke Desa Buket Linteung, berjumlah 40-an ekor. Jika tidak dihalau, dalam semalam mereka mampu memporakporandakan minimal 10 hektar kebun, dengan kerugian petani puluhan juta rupiah.

“Selain merusak tanaman, kawanan gajah juga beberapa kali merubuhkan dangau atau rumah singgah petani yang biasanya dibangun di tengah kebun. Mereka memakan apa saja, termasuk beras,” ujarnya.

Kapolsek Langkahan, Ipda M Jafaruddin, membenarkan Desa Buket Linteung sering jadi sasaran amuk gajah liar. “Selama ini kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Setiap kali ada laporan soal kawanan gajah liar, kita langsung turun ke lokasi, lalu bersama warga mengusirnya ke arah hutan,” kata Kapolsek.

Sumber : Waspada.co.id

Tingkatkan Ekonomi Rakyat, Pertanian Harus Diprioritaskan

Mon, Jan 17th 2011, 09:36

LHOKSUKON - Dalam upaya meningkatkan perekonimian masyarakat di Aceh Utara, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan pertanian. Karena Aceh Utara adalah daerah yang cocok untuk pengembangan pertanian dalam arti luas yang mencakup perkebunan, perikanan, kelautan, dan peternakan.

Pendapat dikemukakan HT Hermawan, mantan Sekda Aceh Utara, kepada Serambi, Minggu (16/1) menanggapi kondisi ekonomi rakyat Aceh Utara saat ini. Ia menilai, kalangan Pemkab Aceh Utara sedang panik karena terus ditimpa berbagai masalah. Padahal, katanya, jika Pemkab Aceh Utara memprioritaskan pembangunan pertanian masalah besar tak akan terjadi. Namun, Ia yakin dalam waktu dekat akan segera pulih, apalagi APBK tahun 2011 mulai mengarah ke masalah tersebut.

Menurut Hermawan, dalam membangkitkan pembangunan ekonomi rakyat perlu dilihat kondisi irigasi dan infrastruktur lainnya. Setelah itu baru dikembangkan lahan dengan membentuk kekuatan kelompok tani di berbagai kecamatan dan Pemkab menyuntik modal usaha secara tepat sasaran. “Saya yakin dengan cara seperti itu, masyarakat Aceh Utara akan ke luar dari konflik ekonomi yang terpuruk seperti saat ini,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, kegiatan keagamaan, pendidikan bagi anak-anak di desa juga difokuskan, serta lembaga adat dikukuhkan. Selain itu, koperasi masyarakat diberikan pelatihan managemen dengan baik. “Kalau ekonomi masyarakat sudah baik, masyarakat akan hidup bisa lebih tentram,” ujarnya.(ib)

Sumber : Serambinews.com

Aceh-Penang Sepakat Hidupkan Krueng Geukueh

* Bank Diminta Dukung Pembiayaan
Mon, Jan 17th 2011, 08:58

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dan Pulau Pinang sepakat untuk menghidupkan kembali aktivitas ekspor komoditas di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara, yang sebelumnya sempat vakum atau terhenti. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Sultan Hotel, Banda Aceh, Jumat malam lalu.

Hadir dalam pertemuan itu, ownership (pemilik) kapal dari Malaysia, Capt Mohd Hashim, GM Pokland Penang, Mohd Nasri, serta Chairman IMT-GT, Datok Fauzi. Sedangkan dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa; Kepala Biro Ekonomi, T Sofyan; Ketua DPRA, Hasbi Abdullah; akademisi, serta kalangan dunia usaha.

“Ada beberapa kesepakatan yang dicapai. Pemilik kapal sudah menyatakan kesangupannya untuk kembali melayari rute Port Klang Malaysia-Krueng Geukueh. Mereka juga akan memperjuangkan kepada buyer di luar negeri untuk menggunakan sistem pembayaran FOB,” kata Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, T Sofyan, kepada Serambi, Minggu (16/1).

Sofyan mengatakan, dari pertemuan tersebut terungkap beberapa permasalahan yang selama ini terjadi di Krueng Geukueh, di antaranya jadwal kedatangan kapal yang tidak jelas, komoditas ekspor yang tidak maksimal dan tidak berkelanjutan, biaya kapal yang tinggi karena tidak ada barang impor yang masuk, adanya ketentuan Menperindag tentang larangan lima jenis barang impor, serta kendala modal yang dialami pengusaha (pengumpul komoditas).

“Peralatan di pelabuhan juga belum memadai seperti gedung, dan kran derek. Selama ini peralatan yang digunakan adalah milik PT PIM karena PT Pelindo belum menyediakannya,” ungkap Sofyan.

Para pedagang pengumpul komoditas dalam pertemuan malam itu juga berjanji akan memusatkan komoditas unggulan Aceh di gudang pelabuhan Krueng Geukueh. Komoditas yang dikumpulkan meliputi semua jenis barang ekspor seperti hasil pertanian sub sektor perikanan, perkebunan, dan holtikultura lainnya.

Untuk itu diharapkan perbankan mau ikut berperan dan berpartisipasi penuh dalam upaya menghidupkan Krueng Geukueh. “Seorang dari agen pengumpul dengan semangat mengatakan, ‘bank jangan takut, kami akan melunasi kredit’,” sebut Karo Ekonomi tersebut.(yos)

Sumber : Serambinews.com

Program "Peumakmu Gampong" butuh investasi Rp2,3 T

Sunday, 16 January 2011 20:23

ACEH UTARA – Gubernur Provinsi Aceh mengatakan program "Peumakmu Gampong" yang dicanangkan Pemerintah Aceh bekerjasama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan investasi sekitar Rp2,3 triliun.

"Program pembangunan sektor perkebunan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus para petani dari kaum dhuafa dan korban konflik di Aceh," katanya, malam ini.

Disebutkan, BUMN yang akan menjadi mitra sebagai "bapak angkat" dari program penanaman komoditas kelapa sawit dan karet itu, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan pihak perbankan yaitu PT Bank Mandiri dan BRI.

"Secara bertahap maka pinjaman tersebut akan dikembalikan jika perkebunan itu sudah menghasilkan. Sikap pro rakyat seperti yang telah diperlihatkan Bank Mandiri dan BRI itu saya harapkan bisa diperlihatkan BUMN lainnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat," katanya.

Gubernur mengatakan, program yang melibatkan sedikitnya 20.500 kepala keluarga di berbagai kabupaten di Aceh itu merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah Aceh di bidang revitalisasi perkebunan rakyat di provinsi ini.

“Para peserta program itu adalah masyarakat lokal. Mereka nantinya akan menjadi pemilik perkebunan tersebut, dan masing-masing akan memperoleh areal kebun dua hektar," katanya.

Program perkebunan "Peumakmu Gampong" itu akan secara keseluruhan membutuhkan areal seluas 41.200 hektar. Revitalisasi perkebunan itu dengan memanfaatkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan secara baik.

"Pola pengembangannya dilakukan dengan sistem kemitraan yang melibatkan perusahaan perkebunan (PTPN) sebagai mitra pengembangan kebun, termasuk juga pengelolaan dan pemasaran hasil produksinya," katanya.

Gubernur berharap kehadiran perkebunan rakyat ini akan memberi peluang terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Aceh, terutama korban konflik dan kaum dhuafa yang berdomisili di pedesaan.

Sumber : Waspada.co.id