Thu, Mar 31st 2011, 09:24
LHOKSUKON - Minyak tanah di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dilaporkan langka dalam dua pekan terakhir. Harga jualnya juga naik menjadi Rp 4.600 hingga Rp 5.000 per liter.
Penelusuran Serambi, Selasa (29/3), kelangkaan antara lain terjadi di Kecamatan Samudera, Syamtalira Aron, dan juga Meurah Mulia. Pemilik pangkalan di Kecamatan Samudera ketika ditanyai terkait kelangkaan ini mengatakan kalau jatah minyak yang dia terima memang tidak mencukupi.
“Minyak yang diberikan untuk kami hanya satu mobil, sehingga dalam sehari sudah habis,” kata pemilik pangkalan tersebut. Warga setempat, Rasyidah mengaku sudah mencoba untuk mencari minyak tanah ke sejumlah agen resmi. Namun pihak pangkalan menyebutkan stok minyak sudah habis, sehingga terpaksa membeli pada pedagang pengencer dengan harga mencapai Rp 4.600 sampai Rp 5.000 per liter.
“Kalau kita beli di pedagang pengencer dua sampai tiga liter harganya mencapai Rp 5.000. Kecuali dibeli dalam jumlah yang banyak baru didapat dengan harga Rp 4.600,” ungkapnya.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 26 Mei 2011
Warga Tolak Perpanjangan HGU PTSY
Wed, Mar 30th 2011, 17:03
LHOKSEUMAWE – Masyarakat Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Simpang Keuramat, Aceh Utara, menyurati Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh di Banda Aceh, agar tidak memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan PT Satya Agung (PTSY) di desa mereka.
Surat yang dilayangkan kepada BPN, berisi agar HGU PTSY seluas 1.913,25 Ha yang masanya telah berakhir Desember 2010 lalu,supaya tidak diperpanjang. Surat itu ditandatangani kepala desa, imum gampong, ketua peutuha peut, dan ketua pemuda. Surat itu juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, DPRA, Bupati Aceh Utara dan BPN Aceh Utara.
“Kalau tanah yang dijadikan HGU dulunya adalah kebun masyarakat, jadi sudah sepantasnya tanah tersebut saat ini dikembalikan ke masyarakat,” tegas Kepala Desa Meunasah Dayah, Saiful Bahri, kepada Serambinews.com, Rabu (30/3).(saiful bahri)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSEUMAWE – Masyarakat Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Simpang Keuramat, Aceh Utara, menyurati Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh di Banda Aceh, agar tidak memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan PT Satya Agung (PTSY) di desa mereka.
Surat yang dilayangkan kepada BPN, berisi agar HGU PTSY seluas 1.913,25 Ha yang masanya telah berakhir Desember 2010 lalu,supaya tidak diperpanjang. Surat itu ditandatangani kepala desa, imum gampong, ketua peutuha peut, dan ketua pemuda. Surat itu juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, DPRA, Bupati Aceh Utara dan BPN Aceh Utara.
“Kalau tanah yang dijadikan HGU dulunya adalah kebun masyarakat, jadi sudah sepantasnya tanah tersebut saat ini dikembalikan ke masyarakat,” tegas Kepala Desa Meunasah Dayah, Saiful Bahri, kepada Serambinews.com, Rabu (30/3).(saiful bahri)
Sumber : Serambinews.com
Zaratex Lakukan Ujicoba Seismik
Wed, Mar 30th 2011, 09:10
LHOKSUKON - Zaratex NV, perusahaan yang melakukan survei minyak dan gas disejumlah kecamatan di Aceh Utara, Selasa (29/3) melakukan ujicoba seismik di Desa Paya Bunyot, Kecamatan Bandar Baro, Aceh Utara. Kegiatan itu dihadiri unsur Muspida Aceh Utara serta tokoh masyarakat setempat.
Untuk diketahui, seismik adalah pencarian data terhadap kandungan sumber hydrocarbon (migas) yang ada di bawah bumi atau melakukan pemetaan stuktur di bawah permukaan bumi untuk melihat kemungkinan adanya jebakan minyak dengan pengeboran dan peledakan bahan peledak (handak).
Kolsultan Zaratex, Karman Simajuntak kepada wartawan usai kegiatan itu menyatakan, ujicoba seismik itu dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana pihak Zaratex melakukan survei migas nantinya. Dalam ujicoba kemarin, sebut Karman, pihaknya melakukan pengeboran dan peledakan ditiga lokasi. Untuk lokasi yang jaraknya 50 meter dari rumah warga, kata Karman, bahan peledak (handak) yang digunakan ukuran 0,5 kilogram, untuk jarak 150 meter menggunakan bahan peledak dua kilogram, dan jarak 200 meter menggunakan handak tiga kilogram.
“Dari tiga lokasi yang kita ujicoba seismik, tak terjadi kerusakan atau dampak dari getaran peledakan handak dalam lobang pengeboran. Bahkan nantinya, handak itu akan dapat memperbaiki tekstur tanah,” jelasnya. “Hasil rekaman ujicoba ini akan dikirim ke Jakarta untuk diteliti apakah di bawah tanah ada mengandung gas atau tidak. Namun kini kita masih dalam tahap survei,” pungkasnya.
Pertanyakan janji
Sementara Ketua Lembaga Serikat Koordinator Aliansi Buruh (LSK AB) Aceh Utara, Ishak Langkawi, meminta Zaratex menepati janjinya. Sebab, menurut Ishak, sebelumnya pihak Zaratex NV menyatakan akan merekrut tenaga kerja 720 orang dari 13 kecamatan di Aceh Utara mulai dari pekerjaan Topo (pemetaan lokasi wilayah), Perintisan dan Drilling (pengoboran). Namun, hingga belum diperjakan.
Party Chief PT Saripari Geosains yang bekerja sama dengan Zaratex, Willy Cumentas mengatakan pihaknya sudah menyarankan kepada muspika untuk berkoordinasi dengan tiga perusahaan lokal agar merekrut tenaga kerja dari warga setempat.(c37)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Zaratex NV, perusahaan yang melakukan survei minyak dan gas disejumlah kecamatan di Aceh Utara, Selasa (29/3) melakukan ujicoba seismik di Desa Paya Bunyot, Kecamatan Bandar Baro, Aceh Utara. Kegiatan itu dihadiri unsur Muspida Aceh Utara serta tokoh masyarakat setempat.
Untuk diketahui, seismik adalah pencarian data terhadap kandungan sumber hydrocarbon (migas) yang ada di bawah bumi atau melakukan pemetaan stuktur di bawah permukaan bumi untuk melihat kemungkinan adanya jebakan minyak dengan pengeboran dan peledakan bahan peledak (handak).
Kolsultan Zaratex, Karman Simajuntak kepada wartawan usai kegiatan itu menyatakan, ujicoba seismik itu dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana pihak Zaratex melakukan survei migas nantinya. Dalam ujicoba kemarin, sebut Karman, pihaknya melakukan pengeboran dan peledakan ditiga lokasi. Untuk lokasi yang jaraknya 50 meter dari rumah warga, kata Karman, bahan peledak (handak) yang digunakan ukuran 0,5 kilogram, untuk jarak 150 meter menggunakan bahan peledak dua kilogram, dan jarak 200 meter menggunakan handak tiga kilogram.
“Dari tiga lokasi yang kita ujicoba seismik, tak terjadi kerusakan atau dampak dari getaran peledakan handak dalam lobang pengeboran. Bahkan nantinya, handak itu akan dapat memperbaiki tekstur tanah,” jelasnya. “Hasil rekaman ujicoba ini akan dikirim ke Jakarta untuk diteliti apakah di bawah tanah ada mengandung gas atau tidak. Namun kini kita masih dalam tahap survei,” pungkasnya.
Pertanyakan janji
Sementara Ketua Lembaga Serikat Koordinator Aliansi Buruh (LSK AB) Aceh Utara, Ishak Langkawi, meminta Zaratex menepati janjinya. Sebab, menurut Ishak, sebelumnya pihak Zaratex NV menyatakan akan merekrut tenaga kerja 720 orang dari 13 kecamatan di Aceh Utara mulai dari pekerjaan Topo (pemetaan lokasi wilayah), Perintisan dan Drilling (pengoboran). Namun, hingga belum diperjakan.
Party Chief PT Saripari Geosains yang bekerja sama dengan Zaratex, Willy Cumentas mengatakan pihaknya sudah menyarankan kepada muspika untuk berkoordinasi dengan tiga perusahaan lokal agar merekrut tenaga kerja dari warga setempat.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Dewan Minta Blokir Jalan Paya Bakong Dibuka
* Sempat Dibuka OTK
Wed, Mar 30th 2011, 09:08
LHOKSUKON - Kalangan anggota DPRK Aceh Utara meminta masyarakat membuka blokir jalan di Desa Blang Gunci, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara. Pasalnya, dana untuk pembangunan jalan itu Rp 4 miliar telah dianggarkan dalam APBA.
“Kita harap masyarakat bisa membuka blokir jalan itu. Karena, itu untuk kepentingan masyarakat juga. Pengumuman tender pembangunan jalan itu juga telah diumumkan di Harian Serambi Indonesia beberapa waktu lalu,” pinta Ketua Komisi C DPRK Aceh Utara Khaidir Abdurahman, kepada Serambi, kemarin.
Dikatakan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan turun ke lokasi pemblokiran jalan itu untuk menampung aspirasi masyarakat. “Sekali lagi kita berharap jalan itu segera dibuka,” ujarnya.
Dibuka OTK
Sementara itu, sekitar sekitar pukul 03.00 WIB Selasa (29/3) blokir jalan tersebut dibuka orang tak dikenal (OTK). Blokir yang terdiri dari pohon kelapa, dan drum dilempar OTK ke pinggiran sungai desa tersebut. “Kesepakatan warga di 12 desa di Kecamatan Paya Bakong jalan itu takkan kita buka, kalau jalan belum mulai dibangun,” ujar Khairul (27) warga Matang Payang, Paya Bakong.
Ia meminta pihak Pemkab dan DPRK Aceh Utara turun ke lokasi untuk menjelaskan apakah anggaran dari APBA untuk pembangunan jalan itu benar-benar ada atau tidak.
Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE melalui Kapolsek Paya Bakong, Idris, menyebutkan pihaknya sudah turun ke lokasi pemblokiran jalan itu. “Kami harap masyarakat jangan anarkis dan masalah ini bisa diselesaikan secara arif. Muspika Paya Bakong dan Muspida Aceh Utara terus mencari solusi agar masalah jalan itu segera selesai,” jelas Kapolsek.
Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat memblokir jalan dari Desa Keude Paya Bakong sampai ke Desa Pante Bahagia, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara sejak Februari 2011. Mereka baru membuka jalan itu, bila sudah jelas kapan jalan itu dibangun.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Wed, Mar 30th 2011, 09:08
LHOKSUKON - Kalangan anggota DPRK Aceh Utara meminta masyarakat membuka blokir jalan di Desa Blang Gunci, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara. Pasalnya, dana untuk pembangunan jalan itu Rp 4 miliar telah dianggarkan dalam APBA.
“Kita harap masyarakat bisa membuka blokir jalan itu. Karena, itu untuk kepentingan masyarakat juga. Pengumuman tender pembangunan jalan itu juga telah diumumkan di Harian Serambi Indonesia beberapa waktu lalu,” pinta Ketua Komisi C DPRK Aceh Utara Khaidir Abdurahman, kepada Serambi, kemarin.
Dikatakan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan turun ke lokasi pemblokiran jalan itu untuk menampung aspirasi masyarakat. “Sekali lagi kita berharap jalan itu segera dibuka,” ujarnya.
Dibuka OTK
Sementara itu, sekitar sekitar pukul 03.00 WIB Selasa (29/3) blokir jalan tersebut dibuka orang tak dikenal (OTK). Blokir yang terdiri dari pohon kelapa, dan drum dilempar OTK ke pinggiran sungai desa tersebut. “Kesepakatan warga di 12 desa di Kecamatan Paya Bakong jalan itu takkan kita buka, kalau jalan belum mulai dibangun,” ujar Khairul (27) warga Matang Payang, Paya Bakong.
Ia meminta pihak Pemkab dan DPRK Aceh Utara turun ke lokasi untuk menjelaskan apakah anggaran dari APBA untuk pembangunan jalan itu benar-benar ada atau tidak.
Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE melalui Kapolsek Paya Bakong, Idris, menyebutkan pihaknya sudah turun ke lokasi pemblokiran jalan itu. “Kami harap masyarakat jangan anarkis dan masalah ini bisa diselesaikan secara arif. Muspika Paya Bakong dan Muspida Aceh Utara terus mencari solusi agar masalah jalan itu segera selesai,” jelas Kapolsek.
Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat memblokir jalan dari Desa Keude Paya Bakong sampai ke Desa Pante Bahagia, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara sejak Februari 2011. Mereka baru membuka jalan itu, bila sudah jelas kapan jalan itu dibangun.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 09 Mei 2011
PTPN Larang Pembangunan Kios
Warga Kampung Tempel Kecewa
Sun, Mar 27th 2011, 08:52
LHOKSUKON - Warga di Desa Kampung Tempel, Kilometer 12, Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara merasa kecewa dengan sikap PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN 1) Cot Girek. Pasalnya, perusahaan tersebut melarang warga setempat untuk membangun kios di areal perkebunan yang masuk dalam kawasan Pasai Ikan Cot Girek. Padahal, menurut warga tanah itu telah diserahkan ke Pemerintah Aceh Utara.
“Kita berencana membangun kios di Pasar Ikan Cot Girek. Namun, PTPN melarang karena akan menanam pohon sawit di tanah itu,” sebut Muhammad Yahya (55) warga Kampung Tempel, Kecamatan Cot Girek, Sabtu (26/3).
Muhammad dan beberapa warga lain menganggap PTPN 1 telah bersikap tidak adil, karena mereka memberikan izin membangun kios untuk Desa Alue Seumambu, Kecamatan Cot Girek. “Ini namanya tidak adil, desa lain boleh, kami tidak boleh,” sebut Muhammad.
Sementara itu, Kepala Desa Desa Kampung Tempel, Hasanuddin menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait rencana membangun kios itu. Menurut pihak kecamatan, tanah itu boleh digunakan. “Kami bangun hanya hak guna saja. Nanti, suatu saat Pemerintah Aceh Utara membutuhkan, maka masyarakat akan mengembalikan,” sebut Hasanuddin.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Serambi belum memperoleh konfirmasi dari pihak PTPN 1 Cot Girek. Saat Serambi ke kantor perusahaan tersebut, sejumlah pekerja menyebutkan manajer PTPN 1 Cot Girek, Idris Harun, sedang berada di luar kantor. Mereka juga mengaku tidak memiliki nomor handphone Idris Harun.
Selain itu, upaya konfirmasi juga telah ditempuh dengan menghubungi Humas PTPN 1 Langsa sebagai induk perusahaan PTPN 1 Cot Girek. Namun, humas perusahaan itu, Hasan Basri tidak mengangkat teleponnya. Hingga sore kemarin, ia juga tidak membalas pesan singkat yang dikirimkan Serambi.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Mar 27th 2011, 08:52
LHOKSUKON - Warga di Desa Kampung Tempel, Kilometer 12, Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara merasa kecewa dengan sikap PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN 1) Cot Girek. Pasalnya, perusahaan tersebut melarang warga setempat untuk membangun kios di areal perkebunan yang masuk dalam kawasan Pasai Ikan Cot Girek. Padahal, menurut warga tanah itu telah diserahkan ke Pemerintah Aceh Utara.
“Kita berencana membangun kios di Pasar Ikan Cot Girek. Namun, PTPN melarang karena akan menanam pohon sawit di tanah itu,” sebut Muhammad Yahya (55) warga Kampung Tempel, Kecamatan Cot Girek, Sabtu (26/3).
Muhammad dan beberapa warga lain menganggap PTPN 1 telah bersikap tidak adil, karena mereka memberikan izin membangun kios untuk Desa Alue Seumambu, Kecamatan Cot Girek. “Ini namanya tidak adil, desa lain boleh, kami tidak boleh,” sebut Muhammad.
Sementara itu, Kepala Desa Desa Kampung Tempel, Hasanuddin menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait rencana membangun kios itu. Menurut pihak kecamatan, tanah itu boleh digunakan. “Kami bangun hanya hak guna saja. Nanti, suatu saat Pemerintah Aceh Utara membutuhkan, maka masyarakat akan mengembalikan,” sebut Hasanuddin.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Serambi belum memperoleh konfirmasi dari pihak PTPN 1 Cot Girek. Saat Serambi ke kantor perusahaan tersebut, sejumlah pekerja menyebutkan manajer PTPN 1 Cot Girek, Idris Harun, sedang berada di luar kantor. Mereka juga mengaku tidak memiliki nomor handphone Idris Harun.
Selain itu, upaya konfirmasi juga telah ditempuh dengan menghubungi Humas PTPN 1 Langsa sebagai induk perusahaan PTPN 1 Cot Girek. Namun, humas perusahaan itu, Hasan Basri tidak mengangkat teleponnya. Hingga sore kemarin, ia juga tidak membalas pesan singkat yang dikirimkan Serambi.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Diserang Babi, Puluhan Hektare Ubi Rusak
Sat, Mar 26th 2011, 13:10
LHOKSUKON - Dalam sepekan terakhir, hama babi menyerang tanaman ubi di dua desa dalam Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara. Akibatnya, puluhan hektare tanaman ubi di Desa Pante Bahagia dan Alue Bieng, kecamatan setempat rusak. “Biasanya, hanya sedikit hama babi itu. Setelah dipasang racun, langsung hilang. Tapi, kali ini tak hilang sama sekali,” ujar Safrizal (25), warga Pante Bahagia.
Keluhan senada juga disampaikan Maimun Iskandar (34) warga lainnya. Akibat serangan hama babi itu, menurut Maimun, hasil panen ubi dari Kecamatan Paya Bakong pasti akan menurun. “Karena, sebagian besar tanaman sudah rusak sebelum panen,” kata Maimun. Karena itu, mereka berharap Dinas Pertanian Aceh Utara bisa membantu mengatasi masalah hama babi di daerah tersebut.(c46)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Dalam sepekan terakhir, hama babi menyerang tanaman ubi di dua desa dalam Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara. Akibatnya, puluhan hektare tanaman ubi di Desa Pante Bahagia dan Alue Bieng, kecamatan setempat rusak. “Biasanya, hanya sedikit hama babi itu. Setelah dipasang racun, langsung hilang. Tapi, kali ini tak hilang sama sekali,” ujar Safrizal (25), warga Pante Bahagia.
Keluhan senada juga disampaikan Maimun Iskandar (34) warga lainnya. Akibat serangan hama babi itu, menurut Maimun, hasil panen ubi dari Kecamatan Paya Bakong pasti akan menurun. “Karena, sebagian besar tanaman sudah rusak sebelum panen,” kata Maimun. Karena itu, mereka berharap Dinas Pertanian Aceh Utara bisa membantu mengatasi masalah hama babi di daerah tersebut.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 04 Mei 2011
Perburuan Landak Marak di Aceh Utara
Wed, Mar 23rd 2011, 09:12
LHOKSUKON - Perburuan landak di pedalaman Aceh Utara semakin marak dilakukan masyarakat setempat dengan tujuannya dagingnya dijual ke Medan, Sumatera Utara. Informasi yang dihimpun Serambi, di Keude Paya Bakong, Aceh Utara, Selasa (22/3) pemburu landak itu datang dari berbagai daerah di Aceh Utara. “Tiap hari ada saja masyarakat yang memburu landak. Umumnya, masyarakat yang berburu itu dari luar Kecamatan Paya Bakong,” sebut seorang warga yang tidak mau namanya ditulis.
Dikatakan, daging dan kulit landak itu dijual ke Medan yang akan digunakan sebagai bahan obat-obatan. “Kata orang yang berburu, daging landak sekilo bisa laku Rp 150.000,” katanya.
Sementara Direktur Selamatan Isi Alam, Flaura dan Fauna (Silfa) Irsadi Aristora, menyebutkan landak merupakan satwa yang dilindungi pemerintah. “PP No 7/1999 tentang Perlindungan Satwa Liar jelas menyebutkan landak sebagai hewan yang dilindungi. Jadi, tidak bisa diburu dan dibunuh,” ujarnya.
Dikatakan, perburuan landak juga terjadi di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara. “Kita sudah berulangkali menyampaikan agar Pemerintah Aceh dan pemerintah di kabupaten/kota melakukan sosialisasi terhadap satwa dilindungi. Orang masih mengira landak bukan satwa dilindungi. Jika hal itu dibiarkan, maka lambat laun landak di Aceh akan habis,” timpal Irsadi.
Ia berharap, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menghentikan perburuan landak. “Polhut harus aktif mencari pemburu satwa dilindungi itu. Kita harap, pemerintah lebih aktif menangkap pemburu hewan yang dilindungi pemerintah itu,” pungkasnya.(c46)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Perburuan landak di pedalaman Aceh Utara semakin marak dilakukan masyarakat setempat dengan tujuannya dagingnya dijual ke Medan, Sumatera Utara. Informasi yang dihimpun Serambi, di Keude Paya Bakong, Aceh Utara, Selasa (22/3) pemburu landak itu datang dari berbagai daerah di Aceh Utara. “Tiap hari ada saja masyarakat yang memburu landak. Umumnya, masyarakat yang berburu itu dari luar Kecamatan Paya Bakong,” sebut seorang warga yang tidak mau namanya ditulis.
Dikatakan, daging dan kulit landak itu dijual ke Medan yang akan digunakan sebagai bahan obat-obatan. “Kata orang yang berburu, daging landak sekilo bisa laku Rp 150.000,” katanya.
Sementara Direktur Selamatan Isi Alam, Flaura dan Fauna (Silfa) Irsadi Aristora, menyebutkan landak merupakan satwa yang dilindungi pemerintah. “PP No 7/1999 tentang Perlindungan Satwa Liar jelas menyebutkan landak sebagai hewan yang dilindungi. Jadi, tidak bisa diburu dan dibunuh,” ujarnya.
Dikatakan, perburuan landak juga terjadi di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara. “Kita sudah berulangkali menyampaikan agar Pemerintah Aceh dan pemerintah di kabupaten/kota melakukan sosialisasi terhadap satwa dilindungi. Orang masih mengira landak bukan satwa dilindungi. Jika hal itu dibiarkan, maka lambat laun landak di Aceh akan habis,” timpal Irsadi.
Ia berharap, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menghentikan perburuan landak. “Polhut harus aktif mencari pemburu satwa dilindungi itu. Kita harap, pemerintah lebih aktif menangkap pemburu hewan yang dilindungi pemerintah itu,” pungkasnya.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Zaratex Janji Bayar Kebun Rusak akibat Survei
Tue, Mar 22nd 2011, 09:00
LHOKSEUMAWE - Pihak Zaratex NV berjanji akan membayar kompensasi kepada warga yang kebunnya dilintasi tim perusahaan tersebut yang melakukan survei untuk eksplorasi (proses pencarian sumber minyak dan gas) di sejumlah kecamatan di Aceh Utara. Perusahaan itu juga akan membayar tanaman yang rusak akibat survei tersebut.
Janji itu disampaikan Company Representative Zaratek NV, Eri Wahab dan konsultan perusahan itu, Karman Simajuntak, dalam pertemuan dengan anggota Komisi B DRPK Aceh Utara di gedung DPRK setempat, Senin (21/3). “Sampai sekarang kita terus lakukan sosialisasi ke sejumlah kecamatan yang akan dilintasi tim survei. Tujuannya agar masyarakat tahu proses survei yang dilakukan Zaratex. Sehingga tak terjadi masalah dikemudian hari” jelas Eri.
Konsultan Zaratex Karman juga menyatakan, pihaknya akan melakukan survei dengan sebaik mungkin sehingga tak membahayakan lingkungan dan warga. Menurut Karman, pengeboran yang akan dilakukan pihaknya pada kedalaman sekitar 27 meter. Sehigga nanti takkan membahayakan lingkungan meski menggunakan bahan peledak (handak). “Karena bahan kimia yang kita gunakan itu dapat memperbaiki tekstur tanah. Selain itu, diameter lobang untuk pengeboran itu hanya sekitar tiga inci” timpalnya.
Jika terjadi kerusakan tanaman, Karman berjanji pihaknya akan membayar kompensasi kepada warga. Bahkan lahan warga yang dilintasi untuk proses survei itu juga akan dibayar kompensasi. “Jaminannya adalah reputasi perusahaan kami,” tegas Karman.
Sebelumnya anggota komisi B DPRK Aceh Utara mempertanyakan survei migas yang dilakukan Zaratex di sejumlah kecamatan di Aceh Utara. “Mereka kita panggil untuk meminta penjelasan tentang survei itu. Karena sebelumnya ketika mereka melakukan survei di kawasan pantai Aceh Utara, banyak rumpon milik nelayan yang rusak sehingga timbul masalah. Bahkan, kemudian nelayan mengadu ke DPRK,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRK Aceh Utara, Anwar Sanusi kepada Serambi, kemarin.
Selain perwakilan Zaratex NV, pertemuan tersebut dipimpin anggota Komisi B DPRK Aceh Utara, Munawir itu turut hadiri sejumlah camat dan para kepala SKPK setempat.(c37)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSEUMAWE - Pihak Zaratex NV berjanji akan membayar kompensasi kepada warga yang kebunnya dilintasi tim perusahaan tersebut yang melakukan survei untuk eksplorasi (proses pencarian sumber minyak dan gas) di sejumlah kecamatan di Aceh Utara. Perusahaan itu juga akan membayar tanaman yang rusak akibat survei tersebut.
Janji itu disampaikan Company Representative Zaratek NV, Eri Wahab dan konsultan perusahan itu, Karman Simajuntak, dalam pertemuan dengan anggota Komisi B DRPK Aceh Utara di gedung DPRK setempat, Senin (21/3). “Sampai sekarang kita terus lakukan sosialisasi ke sejumlah kecamatan yang akan dilintasi tim survei. Tujuannya agar masyarakat tahu proses survei yang dilakukan Zaratex. Sehingga tak terjadi masalah dikemudian hari” jelas Eri.
Konsultan Zaratex Karman juga menyatakan, pihaknya akan melakukan survei dengan sebaik mungkin sehingga tak membahayakan lingkungan dan warga. Menurut Karman, pengeboran yang akan dilakukan pihaknya pada kedalaman sekitar 27 meter. Sehigga nanti takkan membahayakan lingkungan meski menggunakan bahan peledak (handak). “Karena bahan kimia yang kita gunakan itu dapat memperbaiki tekstur tanah. Selain itu, diameter lobang untuk pengeboran itu hanya sekitar tiga inci” timpalnya.
Jika terjadi kerusakan tanaman, Karman berjanji pihaknya akan membayar kompensasi kepada warga. Bahkan lahan warga yang dilintasi untuk proses survei itu juga akan dibayar kompensasi. “Jaminannya adalah reputasi perusahaan kami,” tegas Karman.
Sebelumnya anggota komisi B DPRK Aceh Utara mempertanyakan survei migas yang dilakukan Zaratex di sejumlah kecamatan di Aceh Utara. “Mereka kita panggil untuk meminta penjelasan tentang survei itu. Karena sebelumnya ketika mereka melakukan survei di kawasan pantai Aceh Utara, banyak rumpon milik nelayan yang rusak sehingga timbul masalah. Bahkan, kemudian nelayan mengadu ke DPRK,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRK Aceh Utara, Anwar Sanusi kepada Serambi, kemarin.
Selain perwakilan Zaratex NV, pertemuan tersebut dipimpin anggota Komisi B DPRK Aceh Utara, Munawir itu turut hadiri sejumlah camat dan para kepala SKPK setempat.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 03 Mei 2011
Pembangunan Jalan Meurah Mulia Harus Dilanjutkan
Mon, Mar 21st 2011, 09:12
LHOKSUKON - Warga memprotes pembangunan jalan Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara sepanjang enam kilometer yang sampai sekarang tak kunjung diselesaikan. Padahal, dana untuk pembangunan jalan itu telah diplot dalam anggaran APBK setempat. Karena itu, warga menilai pemkab kurang peduli, sehingga tak menindak kontraktor ‘nakal.’
Saat ini, kondisi jalan berbatu dan berdebu, sehingga mengancam kesehatan masyarakat yang melintas atau warga yang tinggal di pinggir jalan itu. “Apalagi, jalan tak pernah disiram,” ujar Hamdani, warga Meurah Mulia, kepada Serambi, kemarin.
Berdasarkan informasi didapatnya, kata Hamdani, jalan itu dibangun secara multi years oleh Pemkab Aceh Utara pada tahun 2009-2011. Namun, lanjutnya, saat pengerjaan pertama tahun 2009, pelaksana hanya menimbun jalan dengan tanah bercampur bebatuan. Setelah ditimbun, sebut Hamdani, ternyata jalan itu tidak pernah dibangun lagi. Makanya sekarang berdebu dan kerikil di jalan sudah terangkat ke permukaan sehingga membahayakan warga. “Kami berharap pembangunan jalan tersebut dapat segera dilanjutkan, jangan lagi diterlantarkan,” harapnya.
Kepala Dinas PU Aceh Utara, Tanwir, mengakui pembangunan jalan tersebut sempat terhenti akibat tidak dianggarkan dana pada tahun 2010. Menurut Tanwir, tahun 2009 pengerjaannya hanya penimbunan. Sedangkan tahun 2010, lanjutnya, ternyata tidak tersedia dana, sehingga kontraktor tidak lagi melanjutkan pembangunan jalan itu.
Namun, ia memastikan pada tahun 2011 telah tersedia dana sekitar Rp 5 miliar untuk pembangunan jalan tersebut, meskipun Rp 2 miliar dari total dana itu akan digunakan untuk membayar utang kepada kontraktor tersebut. “Jadi, hanya Rp 3 miliar lagi yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu. Tapi, intinya tak ada yang diterlantarkan, karena tahun 2011 pasti akan dilanjutkan kembali,” demikian Tanwir.(bah)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Warga memprotes pembangunan jalan Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara sepanjang enam kilometer yang sampai sekarang tak kunjung diselesaikan. Padahal, dana untuk pembangunan jalan itu telah diplot dalam anggaran APBK setempat. Karena itu, warga menilai pemkab kurang peduli, sehingga tak menindak kontraktor ‘nakal.’
Saat ini, kondisi jalan berbatu dan berdebu, sehingga mengancam kesehatan masyarakat yang melintas atau warga yang tinggal di pinggir jalan itu. “Apalagi, jalan tak pernah disiram,” ujar Hamdani, warga Meurah Mulia, kepada Serambi, kemarin.
Berdasarkan informasi didapatnya, kata Hamdani, jalan itu dibangun secara multi years oleh Pemkab Aceh Utara pada tahun 2009-2011. Namun, lanjutnya, saat pengerjaan pertama tahun 2009, pelaksana hanya menimbun jalan dengan tanah bercampur bebatuan. Setelah ditimbun, sebut Hamdani, ternyata jalan itu tidak pernah dibangun lagi. Makanya sekarang berdebu dan kerikil di jalan sudah terangkat ke permukaan sehingga membahayakan warga. “Kami berharap pembangunan jalan tersebut dapat segera dilanjutkan, jangan lagi diterlantarkan,” harapnya.
Kepala Dinas PU Aceh Utara, Tanwir, mengakui pembangunan jalan tersebut sempat terhenti akibat tidak dianggarkan dana pada tahun 2010. Menurut Tanwir, tahun 2009 pengerjaannya hanya penimbunan. Sedangkan tahun 2010, lanjutnya, ternyata tidak tersedia dana, sehingga kontraktor tidak lagi melanjutkan pembangunan jalan itu.
Namun, ia memastikan pada tahun 2011 telah tersedia dana sekitar Rp 5 miliar untuk pembangunan jalan tersebut, meskipun Rp 2 miliar dari total dana itu akan digunakan untuk membayar utang kepada kontraktor tersebut. “Jadi, hanya Rp 3 miliar lagi yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan itu. Tapi, intinya tak ada yang diterlantarkan, karena tahun 2011 pasti akan dilanjutkan kembali,” demikian Tanwir.(bah)
Sumber : Serambinews.com
Pusat Diminta Ubah Status Pelabuhan Krueng Geukueh
Fri, Mar 18th 2011, 08:57
LHOKSUKON - Pemerintah Pusat diminta untuk mengubah status Pelabuhan Krueng Geukuh dari kelas II menjadi pelabuhan yang bisa menerima lima jenis barang impor. Kelima jenis barang itu adalah tekstil, makanan, mainan anak-anak, alas kaki, dan barang-barang elektronik.
“Sejak tahun 2009 sampai sekarang kita terus minta ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perekonomian di Jakarta untuk memasukkan Pelabuhan Krueng Geukueh menjadi sebuah pelabuhan yang bisa menerima lima jenis barang impor itu,” ujar Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Utara, Fadhli, kepada Serambi, Kamis (17/3), kemarin.
Dikatakan, surat permintaan perubahan status pelabuhan itu juga dikirimkan oleh Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, kalangan DPRA, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. “Sudah dua tahun berturut-turut kita minta agar pelabuhan itu bisa menerima lima jenis barang impor. Bahkan, saya juga sudah sampaikan persoalan ini ke anggota DPR RI asal Aceh, Muhammad Azhari beberapa waktu lalu. Namun, sampai saat ini belum ada respons dari pusat,” ujar Fadhli.
Saat ini, menurutnya, pelabuhan yang bisa menerima kelima jenis barang impor itu yaitu Pelabuhan Batam, Papua, Belawan Sumatera Utara, Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Semarang. “Tak ada satu pun pelabuhan di Aceh yang bisa menerima kelima jenis barang impor itu. Padahal, Aceh Utara dan Langsa sudah berkali-kali minta agar pelabuhan kita bisa menerima kelima jenis barang impor itu,” timpalnya.
Sementara anggota DPR RI asal Aceh, Muhammad Azhari yang dihubungi terpisah menyebutkan dirinya dalam waktu dekat akan mempertanyakan mengapa pelabuhan di Aceh tak dimasukkan dalam pelabuhan yang bisa menerima lima jenis barang impor itu ke Menteri Perekonomian Hatta Radjasa.
Komoditi ekspor
Data dari Disperindag Aceh Utara memperlihatkan sepanjang tahun 2010 hanya kelapa bulat dan cokelat yang diekspor dari Aceh Utara ke Thailand dan Malaysia. “Total pinang yang diekspor tahun 2010 hanya 226.700 kilogram (226 ton lebih) sedangkan coklat hanya 72 ton. Tahun 2011, baru kelapa yang diekspor sebanyak 354 ton ke Thailand,” sebut Fadhli.(c46)
Sumber :Serambinews.com
LHOKSUKON - Pemerintah Pusat diminta untuk mengubah status Pelabuhan Krueng Geukuh dari kelas II menjadi pelabuhan yang bisa menerima lima jenis barang impor. Kelima jenis barang itu adalah tekstil, makanan, mainan anak-anak, alas kaki, dan barang-barang elektronik.
“Sejak tahun 2009 sampai sekarang kita terus minta ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perekonomian di Jakarta untuk memasukkan Pelabuhan Krueng Geukueh menjadi sebuah pelabuhan yang bisa menerima lima jenis barang impor itu,” ujar Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Utara, Fadhli, kepada Serambi, Kamis (17/3), kemarin.
Dikatakan, surat permintaan perubahan status pelabuhan itu juga dikirimkan oleh Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, kalangan DPRA, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. “Sudah dua tahun berturut-turut kita minta agar pelabuhan itu bisa menerima lima jenis barang impor. Bahkan, saya juga sudah sampaikan persoalan ini ke anggota DPR RI asal Aceh, Muhammad Azhari beberapa waktu lalu. Namun, sampai saat ini belum ada respons dari pusat,” ujar Fadhli.
Saat ini, menurutnya, pelabuhan yang bisa menerima kelima jenis barang impor itu yaitu Pelabuhan Batam, Papua, Belawan Sumatera Utara, Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Semarang. “Tak ada satu pun pelabuhan di Aceh yang bisa menerima kelima jenis barang impor itu. Padahal, Aceh Utara dan Langsa sudah berkali-kali minta agar pelabuhan kita bisa menerima kelima jenis barang impor itu,” timpalnya.
Sementara anggota DPR RI asal Aceh, Muhammad Azhari yang dihubungi terpisah menyebutkan dirinya dalam waktu dekat akan mempertanyakan mengapa pelabuhan di Aceh tak dimasukkan dalam pelabuhan yang bisa menerima lima jenis barang impor itu ke Menteri Perekonomian Hatta Radjasa.
Komoditi ekspor
Data dari Disperindag Aceh Utara memperlihatkan sepanjang tahun 2010 hanya kelapa bulat dan cokelat yang diekspor dari Aceh Utara ke Thailand dan Malaysia. “Total pinang yang diekspor tahun 2010 hanya 226.700 kilogram (226 ton lebih) sedangkan coklat hanya 72 ton. Tahun 2011, baru kelapa yang diekspor sebanyak 354 ton ke Thailand,” sebut Fadhli.(c46)
Sumber :Serambinews.com
TT Agro Bangun Pabrik Tepung di Simpang Keuramat
Sun, Mar 20th 2011, 09:16
LHOKSUKON - Perusahaan asal Thailand TT Agro Group bekerja sama dengan PT Rush A Asia Company, Banda Aceh, telah menetapkan dua lokasi pembangunan pabrik tapioka (tepung kanji), di Aceh Utara dan Aceh Jaya. Untuk Aceh Utara, pabrik tepung kanji ini akan dibangun di Kecamatan Simpang Keuramat.
Direktur PT Rush A Asia Company, DR Ramli Hasan, kepada Serambi Sabtu (19/3) mengatakan, setelah melakukan survei selama dua pekan di beberapa daerah di Aceh, pihaknya sepakat untuk membangun dua pabrik tapioka dengan kapasitas produksi 300 ton per hari, di Aceh Jaya dan Aceh Utara.
“Kita sudah tandatangani kontrak kerja sama dan kontrak pembangunan pabrik itu dengan Preecha Penpron, Presiden Thai Tapioka Sparkh Asociatoin dua hari lalu. Pembangunan dimulai bulan Juni 2011 dan selesai Desember 2011. Khusus Aceh Utara, lokasi pembangunan di Kecamatan Simpang Keuramat,” sebut Ramli, di Lhokseumawe, kemarin.
Lebih jauh dia menyebutkan, TT Agro bersama asosiasi pabrik tapioka Thailand mengeluarkan investasi sebesar Rp 10 juta USS untuk satu pabrik. “Mereka ingin lihat dulu perkembangan dua pabrik yang dibangun di Aceh Utara dan Aceh Jaya. Kalau dua pabrik ini sudah jalan dan operasionalnya berjalan mulus seperti hasil analisis kita, mereka bersedia membangun empat pabrik lagi. Ini juga sudah diketahui oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,” sebut Ramli.
Selain itu, tambah Ramli, pihaknya juga sudah menyiapkan lahan untuk penanaman ubi tapioka sebanyak 2.000 hektare di Aceh Utara, 20.000 hektare di Aceh Jaya, 2.000 hektare di Bener Meriah, dan 6.000 hektare di Aceh Tamiang. “Semua lahan itu nantinya kita sewa. Sudah ada komitmen dengan masyarakat dan pemerintah daerah di masing-masing daerah. Kita harap, pembangunan berjalan lancar,” pungkas DR Ramli.(c46)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Perusahaan asal Thailand TT Agro Group bekerja sama dengan PT Rush A Asia Company, Banda Aceh, telah menetapkan dua lokasi pembangunan pabrik tapioka (tepung kanji), di Aceh Utara dan Aceh Jaya. Untuk Aceh Utara, pabrik tepung kanji ini akan dibangun di Kecamatan Simpang Keuramat.
Direktur PT Rush A Asia Company, DR Ramli Hasan, kepada Serambi Sabtu (19/3) mengatakan, setelah melakukan survei selama dua pekan di beberapa daerah di Aceh, pihaknya sepakat untuk membangun dua pabrik tapioka dengan kapasitas produksi 300 ton per hari, di Aceh Jaya dan Aceh Utara.
“Kita sudah tandatangani kontrak kerja sama dan kontrak pembangunan pabrik itu dengan Preecha Penpron, Presiden Thai Tapioka Sparkh Asociatoin dua hari lalu. Pembangunan dimulai bulan Juni 2011 dan selesai Desember 2011. Khusus Aceh Utara, lokasi pembangunan di Kecamatan Simpang Keuramat,” sebut Ramli, di Lhokseumawe, kemarin.
Lebih jauh dia menyebutkan, TT Agro bersama asosiasi pabrik tapioka Thailand mengeluarkan investasi sebesar Rp 10 juta USS untuk satu pabrik. “Mereka ingin lihat dulu perkembangan dua pabrik yang dibangun di Aceh Utara dan Aceh Jaya. Kalau dua pabrik ini sudah jalan dan operasionalnya berjalan mulus seperti hasil analisis kita, mereka bersedia membangun empat pabrik lagi. Ini juga sudah diketahui oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,” sebut Ramli.
Selain itu, tambah Ramli, pihaknya juga sudah menyiapkan lahan untuk penanaman ubi tapioka sebanyak 2.000 hektare di Aceh Utara, 20.000 hektare di Aceh Jaya, 2.000 hektare di Bener Meriah, dan 6.000 hektare di Aceh Tamiang. “Semua lahan itu nantinya kita sewa. Sudah ada komitmen dengan masyarakat dan pemerintah daerah di masing-masing daerah. Kita harap, pembangunan berjalan lancar,” pungkas DR Ramli.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 02 Mei 2011
Polisi Amankan 1,5 Ton Kayu Ilegal
Sat, Mar 19th 2011, 10:07
LHOKSUKON - Polsek Langkahan, Aceh Utara, Jumat (18/3) menangkap 1,5 ton kayu ilegal jenis semantok dan tualang di Desa Keude Langkahan, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Kayu itu diangkut menggunakan mobil colt diesel BL 7549 ZA. Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE melalui Kapolsek Langkahan, Ipda M Jafaruddin SE, kepada Serambi, kemarin, menyebutkan bersama kayu itu turut ditangkap Am (28) dan Ad (26) warga Keude Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara selaku sopir dan kernet mobil tersebut.
“Informasi yang kita terima dari masyarakat, mereka memuat kayu itu di Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan. Lalu pergerakan mobil itu kita intai dan kemudian kita tangkap. Ketika ditangkap, kedua orang ini tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen kayu tersebut,” sebut Ipda M Jafaruddin. Dikatakan, barang bukti berupa kayu, mobil, sopir, dan kernetnya kini diperiksa secara intensif di Polsek Langkahan. “Kayu tersebut diduga hasil penebangan liar di kawasan Bener Meriah. Mereka menurunkan kayu itu lewat Langkahan untuk dibawa ke Panton Labu, dan daerah lainnya. Kita terus mendalami kasus ini. Sehingga, bisa terbongkar jaringan penebangan liar di Kecamatan Langkahan,” pungkas Kapolsek.
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Polsek Langkahan, Aceh Utara, Jumat (18/3) menangkap 1,5 ton kayu ilegal jenis semantok dan tualang di Desa Keude Langkahan, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Kayu itu diangkut menggunakan mobil colt diesel BL 7549 ZA. Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE melalui Kapolsek Langkahan, Ipda M Jafaruddin SE, kepada Serambi, kemarin, menyebutkan bersama kayu itu turut ditangkap Am (28) dan Ad (26) warga Keude Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara selaku sopir dan kernet mobil tersebut.
“Informasi yang kita terima dari masyarakat, mereka memuat kayu itu di Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan. Lalu pergerakan mobil itu kita intai dan kemudian kita tangkap. Ketika ditangkap, kedua orang ini tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen kayu tersebut,” sebut Ipda M Jafaruddin. Dikatakan, barang bukti berupa kayu, mobil, sopir, dan kernetnya kini diperiksa secara intensif di Polsek Langkahan. “Kayu tersebut diduga hasil penebangan liar di kawasan Bener Meriah. Mereka menurunkan kayu itu lewat Langkahan untuk dibawa ke Panton Labu, dan daerah lainnya. Kita terus mendalami kasus ini. Sehingga, bisa terbongkar jaringan penebangan liar di Kecamatan Langkahan,” pungkas Kapolsek.
Sumber : Serambinews.com
Warga Minta Galian C Ditertibkan
Fri, Mar 18th 2011, 08:09
LHOKSUKON - Warga Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara meminta aktivitas galian C di Desa Lueng kecamatan setempat ditertibkan. Sebab, galian C di kawasan itu sudah mengganggu kebun warga lain. “Sebagian kecil kebun yang berisi pohon pinang dan tanaman lain di bagian pinggir sungai sudah runtuh akibat aktivitas galian C di kawasan itu. Padahal, saya sudah menyampaikan masalah ini ke keuchik,” terang Nawawi (28) pemuda Desa Nga kecamatan setempat, kepada Serambi, Kamis (17/3).
Menurut Nawawi, kebunnya mulai runtuh setelah maraknya beroperasi galian C di kawasan itu menggunakan alat berat sejak empat bulan lalu. “Kebun warga lain juga ikut ambruk,” katanya.
Keuchik Meunasah Lueng, Zulkifli secara terpisah mengatakan, selama ini keberadaan alat berat di lokasi itu untuk mengambil galian C sama sekali tidak menggangu warga dan usaha itu milik masyarakat. “Ia (Nawawi-red) minta saya untuk menyampaikan agar pemilik galian C membayar setiap pengambilan materila galian C yang dekat dengan kebunnya. Tapi, itu milik warga dan tak mengganggu kebun warga lainnya,” jelas Keuchik.(c37)
Sumber : Serambinews.com
LHOKSUKON - Warga Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara meminta aktivitas galian C di Desa Lueng kecamatan setempat ditertibkan. Sebab, galian C di kawasan itu sudah mengganggu kebun warga lain. “Sebagian kecil kebun yang berisi pohon pinang dan tanaman lain di bagian pinggir sungai sudah runtuh akibat aktivitas galian C di kawasan itu. Padahal, saya sudah menyampaikan masalah ini ke keuchik,” terang Nawawi (28) pemuda Desa Nga kecamatan setempat, kepada Serambi, Kamis (17/3).
Menurut Nawawi, kebunnya mulai runtuh setelah maraknya beroperasi galian C di kawasan itu menggunakan alat berat sejak empat bulan lalu. “Kebun warga lain juga ikut ambruk,” katanya.
Keuchik Meunasah Lueng, Zulkifli secara terpisah mengatakan, selama ini keberadaan alat berat di lokasi itu untuk mengambil galian C sama sekali tidak menggangu warga dan usaha itu milik masyarakat. “Ia (Nawawi-red) minta saya untuk menyampaikan agar pemilik galian C membayar setiap pengambilan materila galian C yang dekat dengan kebunnya. Tapi, itu milik warga dan tak mengganggu kebun warga lainnya,” jelas Keuchik.(c37)
Sumber : Serambinews.com
Pirak Timu Dilanda Kemarau
* Hari Ini, PDAM Pasok 10.000 Liter Air Bersih
Mon, Mar 14th 2011, 09:28
LHOKSUKON - Di saat beberapa daerah lain di Aceh mengalami banjir, masyarakat Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, malah sedang berjuang menghadapi kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Bahkan pada, Minggu (13/3), warga yang berdiam di 23 desa dalam kecamatan itu datang berbondong-bondong ke sungai untuk mengambil air.
“Air sumur sudah kering. Sedangkan sumur bor hanya ada satu di Desa Alue Drien, airnya tidak cukup untuk warga, sehingga kami terpaksa mengambil air sungai untuk dikonsumsi,” ungkap Kepala Mukim Matangkuli Timu, Muhammad Yusuf.
Sebenarnya, kata dia, warga khawatir untuk mengonsumsi air sungai karena bisa menyebabkan penyakit. Apalagi, air sungai di kawasan itu tidak jernih seperti di tempat lain. Karenanya, warga sangat berharap pihak PDAM Tirta Mon Pase menyuplai air minum selama kemarau melanda daerah tersebut.
Kabag Humas PDAM Tirta Mon Pase, Tarmizi AR yang dimintai tanggapannya menyatakan pihaknya siap memberikan air minum pada masyarakat di kawasan tersebut. “Besok (hari ini-red) akan disalurkan 10.000 ribu liter air (dua mobil tanki) untuk tahap pertama. Nanti, kita harap desa menyiapkan tempat penampungan air. Sehingga, bisa dikonsumsi untuk air minum,” sebut Tarmizi.
Dia menyebutkan, bantuan air bersih itu gratis dan tidak dipungut biaya apa pun dari masyarakat. “Ini bagian tanggung jawab sosial kita pada masyarakat. Jadi semuanya gratis,” pungkas Tarmizi.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Mon, Mar 14th 2011, 09:28
LHOKSUKON - Di saat beberapa daerah lain di Aceh mengalami banjir, masyarakat Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, malah sedang berjuang menghadapi kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Bahkan pada, Minggu (13/3), warga yang berdiam di 23 desa dalam kecamatan itu datang berbondong-bondong ke sungai untuk mengambil air.
“Air sumur sudah kering. Sedangkan sumur bor hanya ada satu di Desa Alue Drien, airnya tidak cukup untuk warga, sehingga kami terpaksa mengambil air sungai untuk dikonsumsi,” ungkap Kepala Mukim Matangkuli Timu, Muhammad Yusuf.
Sebenarnya, kata dia, warga khawatir untuk mengonsumsi air sungai karena bisa menyebabkan penyakit. Apalagi, air sungai di kawasan itu tidak jernih seperti di tempat lain. Karenanya, warga sangat berharap pihak PDAM Tirta Mon Pase menyuplai air minum selama kemarau melanda daerah tersebut.
Kabag Humas PDAM Tirta Mon Pase, Tarmizi AR yang dimintai tanggapannya menyatakan pihaknya siap memberikan air minum pada masyarakat di kawasan tersebut. “Besok (hari ini-red) akan disalurkan 10.000 ribu liter air (dua mobil tanki) untuk tahap pertama. Nanti, kita harap desa menyiapkan tempat penampungan air. Sehingga, bisa dikonsumsi untuk air minum,” sebut Tarmizi.
Dia menyebutkan, bantuan air bersih itu gratis dan tidak dipungut biaya apa pun dari masyarakat. “Ini bagian tanggung jawab sosial kita pada masyarakat. Jadi semuanya gratis,” pungkas Tarmizi.(c46)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)